JAKARTA, KORAN INDONESIA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mendukung penuh rencana melakukan reformasi Polri.
Menurut Andreas, reformasi Polri sedianya sudah dilakukan sejak awal Presiden RI Prabowo Subianto mengambil alih kepemimpinan nasional pada Oktober 2024.
Hal itu disampaikan Andreas menanggapi usulan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) soal adanya reformasi Polri buntut aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan pada akhir Agustus 2025. Prabowo sendiri dikabarkan akan membentuk komisi reformasi Polri.
“Seharusnya reformasi ini sudah dilakukan sejak awal tahun ketika Pak Prabowo mengambil alih kepemimpinan nasional. Kendatipun demikian, lebih baik terlambat sedikit daripada semakin berlarut,” tegas Andreas kepada wartawan di Jakarta, Senin,(15/9/2025).
Andreas pun mendorong Prabowo untuk langsung memimpin reformasi Polri tersebut. Prabowo, kata Andreas, perlu kembali menempatkan Polri sebagai Bhayangkara negara bukan alat kekuasaan.
“Sehingga rencana ini perlu didukung, dan memang sebaiknya langsung dipimpin oleh presiden. Presiden perlu menempatkan kembali polisi ke hakikat keberadaan sebagai Bhayangkara Negara, ketimbang hanya sebagai alat kekuasaan,” jelas Andreas.
Politikus senior PDIP ini menegaskan, salah satu tujuan akhir dari reformasi Polri ialah menempatkan kembali aparat penegak hukum tersebut dalam fungsi sebagai Bhayangkara Negara.
“Presiden perlu menempatkan kembali fungsi polri sebagai Bhayangkara negara,” tandas Andreas.
Sebelumnya, pembentukan komisi reformasi Polri merupakan salah satu tuntutan/usulan yang disampaikan oleh GNB.
Adapun, GNB adalah kelompok yang terdiri dari tokoh-tokoh lintas agama dan bangsa seperti Pendeta Gomar Gultom (mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia/PGI), Lukman Hakim Saifuddin (mantan Menteri Agama RI), dan Nasaruddin Umar (Menteri Agama RI saat ini).***
Baca juga: Rahayu Saraswati Mundur dari DPR Usai Ucapannya soal Anak Muda Tuai Kritikan
