BOGOR, KORAN INDONESIA – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan verifikasi ulang penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dibiayai dari APBN maupun APBD.
Verifikasi data penerima BLT tersebut bertujuan untuk memastikan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) benar – benar layak dibantu. Selain itu, apabila KPM BLT terdeteksi terlibat judi online maka akan di delete dari data sebagai penerima BLT.
“Program BLT pemerintah harus tepat sasaran, dan tidak terindikasi judi online, untuk mendeteksi itu, kami melakukan verifikasi lapangan khusus di wilayah Kecamatan Dramaga terhadap beberapa penerima BLT di desa Cikarawang Bogor,” kata Camat Dramaga, Atep S Sumaryo Rabu, 29/10/2025.
Menurutnya verifikasi lapangan ini sangat penting dilakukan untuk penerima Bansos yang diberikan melalui APBN dan APBD yang dikelola dalam BLT dan melalui program Keluarga harapan atau PKH.
NIK Terindikasi Judol di Delete
Selanjutnya Atep mengungkapkan ada program baru dari Kemensos, yang bekerja sama dengan OJK, apabila KPM BLT nomor induk kependudukan (NIK) terindikasi judol secara otomatis akan di delete dari daftar penerima bansos oleh sistem.
“Di Kecamatan Dramaga sendiri sudah banyak, KPM BLT yang ter delete secara otomatis oleh sistem, karena berdasarkan verifikasi sistem NIK terdeteksi terindikasi kegiatan judi online,”ujarnya.
Kabupaten Bogor Ranking I Judol
Tentu ini menjadi dilema, disatu sisi Kabupaten Bogor Jawa Barat menempati ranking pertama judol di Indonesia. Dan di Jawa Barat paling tinggi Bogor dan disisi lain untuk memberantas judol dilakukan secara online dan bersifat pribadi.
“Dengan adanya program ini kami berharap dapat memberikan efek jera bagi para penerima bansos untuk tidak terlibat kembali dalam judi online,”Ucapnya.
Sangat miris memang, untuk kehidupan sehari – hari saja dibantu pemerintah. Tetapi setelah mendapat bantuan bukan untuk dimanfaatkan untuk kehidupan diri dan keluarganya, malah disalah gunakan untuk judi online.
Tugas PKH dan TKSK
Khusus di Kecamatan Dramaga calon penerima bantuan sosial itu jumlah pastinya belum diketahui, karena masih menunggu hasil verifikasi para petugas PKH di desa – desa dan petugas TKSK di Kecamatan.
“Kita harapkan hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan petugas PKH desa dan TKSK Kecamatan bisa menghasilkan update data yang terbaik,”Imbuhnya.
Graduasi Penerima Bansos
Disinggung terkait persyaratan bagi penerima bansos, selain harus clear dari keterlibatan judi online Atep menyebut bahwa pihaknya sedang mengkampanyekan Graduasi atau pengurangan penerima bansos yang tidak layak.
“Kami mengimbau kepada masyarakat penerima bansos, lebih baik dan terhormat menggraduasi secara mandiri, mengakui bahwa dirinya sudah mampu dan tidak layak lagi dibantu, daripada dicoret oleh petugas,” ucap Atep.
Data SEN untuk mencegah bansos salah sasaran
Pemerintah terus berupaya untuk agar supaya bansos itu tepat sasaran dan akurat diterima oleh yang berhak dengan data SEN secara nasional satu data.
“Dan kita berharap data SEN ini bisa meminimalisir terjadinya salah sasaran penerima bansos. Apabila ada penerima bansos yang sudah tidak layak dibantu, tetapi masih terima insya Allah akan terdeksi oleh sistem melalui data SEN,”pungkasnya.***
