JAKARTA, KORAN INDONESIA – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Mulyadi menyoroti kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang dianggap kontroversial setelah penyegelan sejumlah tempat wisata di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
Menurutnya, kebijakan itu menimbulkan efek domino yang berdampak langsung pada ribuan warga Puncak yang menggantungkan hidup di sektor pariwisata.
Hal itu disampaikan Mulyadi saat reses di The Rizen Premier Hotel, Puncak, pada Kamis (9/10/2025). Dalam kegiatan itu, ia menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) V Bogor Selatan.
Mulyadi menilai kebijakan penyegelan dari KLH dilakukan tanpa kajian matang dan berdampak luas pada ekonomi masyarakat sekitar Kawasan Puncak.
“Pada saat ada kebijakan menyegel, secara tanda petik membabi buta dan terindikasi tanpa kajian, beliau (Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq) harusnya melihat efek domino terhadap kebijakan tersebut,” tegasnya kepada wartawan, Kamis.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut menyebabkan banyak pekerja di kawasan wisata Puncak kehilangan mata pencaharian. Dampaknya juga dirasakan pelaku usaha kecil hingga sektor pajak daerah.
“Banyak warga yang kehilangan ribuan kesempatan kerja, bahkan dihentikan kegiatan usahanya. Kemudian ada multiplier effect — UMKM, PHRI juga komplain karena omzetnya menurun. Belum lagi yang penting, PAD dari sektor pajak daerah, mungkin juga ada penerimaan negara bukan pajak di wilayah Bogor Selatan yang terhenti atau melambat,” terang Mulyadi.
Ia berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap masyarakat di sekitar Puncak yang terdampak kebijakan tersebut.
“Saya berharap Pak Presiden mengevaluasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup, sehingga masyarakat yang hidup, notabenenya tidak jauh dari kediaman pribadi Pak Presiden, bisa mendapatkan atensi. Ini tidak bisa dibiarkan” pungkasnya.***
Baca juga: Didemo Warga Puncak, Menteri LH Pilih Melaju dan Enggan Tanggap Isu PHK
