JAKARTA, KORAN INDONESIA – Pemerintah sedang menyiapkan langkah baru terkait impor BBM. Skema yang dibahas adalah impor BBM satu pintu melalui Pertamina, termasuk untuk SPBU swasta.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menegaskan pihaknya masih mendalami rencana ini. Menurutnya, hasil kajian akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Mohon waktu, karena ini masih transisi, dan ini isu relatif baru muncul di media, kita mau kaji dahulu. Mudah-mudahan nanti kajian dari KSP ini bisa menjadi masukan dan pembanding ke presiden,” ucap Qodari di Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Qodari menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah sering berangkat dari niat baik, tapi di lapangan muncul tantangan yang tidak diinginkan. Ada kemungkinan kebijakan menghadapi ‘blind spot’ atau bagian yang tak terlihat.
“Kadang-kadang begini kebijakan itu biasanya berasal dari niat baik, tetapi karena ini masalah sosial kompleks, aktornya banyak dan ada implikasi sosial tertentu yang kurang diinginkan. Istilahnya kalau bawa mobil itu blind spot,” jelasnya.
Qodari berharap ke depan ada mekanisme yang bisa mengantisipasi masalah sejak awal. Dengan begitu, perdebatan publik atau kerugian bisa dihindari.
Sebelumnya, Presiden Prabowo membahas persoalan ini dalam rapat terbatas bersama beberapa menteri, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kelangkaan BBM di SPBU swasta menjadi salah satu topik utama.
Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto membenarkan pembahasan impor BBM untuk SPBU swasta. Namun, teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Menteri ESDM.
“Itu semuanya dibahas bagaimana supaya, teknik di lapangan, kalau ada yang tersumbat di sana sini, masalah teknis akan dibahas dengan menteri terkait. Intinya bagaimana memberikan pelayanan pada masyarakat agar semuanya tersubsidi dengan baik pangan, energi dan semuanya bisa murah ke rakyat,” ungkap Aries.
Aries juga menepis anggapan akan ada monopoli. Menurutnya, distribusi BBM tetap dilakukan secara merata, dengan evaluasi kebijakan secara rutin.
“Nggak ada monopoli, semuanya kan didistribusikan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada masalah teknis di lapangan tinggal didiskusikan dengan baik. Kadang keputusan dengan implementasi di lapangan mungkin harus ada evaluasi,” jelasnya.
Pemerintah menekankan kepentingan publik tetap menjadi prioritas.***
Baca juga: Sidak Komut Pertamina Patra Niaga di FT Ujung Berung, Stok BBM dan LPG Terjaga
