JAKARTA, KORAN INDONESIA – Amerika Serikat menghadapi ancaman penutupan pemerintah setelah upaya memperpanjang pendanaan gagal disetujui di Senat pada Selasa, 30/9/2025. Presiden Donald Trump bahkan mengancam akan memperluas pemecatan pegawai federal jika kebuntuan ini berlanjut.
Pemungutan suara di Senat berakhir dengan 55 suara setuju dan 45 menolak. Jumlah itu kurang dari 60 suara yang dibutuhkan agar rancangan undang-undang bisa dilanjutkan.
Hasil ini hampir pasti membuat lembaga-lembaga pemerintah harus menghentikan kegiatan “non-esensial” mulai Rabu, yang bisa berdampak pada layanan publik, penerbangan, hingga laporan pekerjaan bulanan.
Kesepakatan menit terakhir tampak mustahil, karena Partai Republik dan Demokrat masih berselisih tajam.
Jika ada kesepakatan pun, rancangan undang-undang itu harus lebih dulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai Partai Republik dan saat ini sedang reses.
“Majelis akan memberikan suara lagi atas tindakan yang disahkan DPR pada hari Rabu,” kata Pemimpin Senat dari Partai Republik, John Thune, dilansir Reuters, Rabu, 1/10/2025.
Kebuntuan anggaran sudah sering terjadi di AS, seiring politik yang makin tidak stabil. Kali ini, Demokrat menuntut agar RUU anggaran mencakup subsidi tambahan untuk layanan kesehatan.
Sebaliknya, Partai Republik bersikeras isu kesehatan harus dibahas terpisah.
Trump justru memperkeras suasana. Menjelang pemungutan suara, ia mengancam akan memangkas program yang didukung Demokrat serta memecat lebih banyak pegawai federal jika pemerintah tutup.
“Kami akan memberhentikan banyak orang,” ujarnya.
“Mereka akan menjadi Demokrat.”
Jika ancaman itu terlaksana, pemerintah AS akan kehilangan sumber daya manusia dalam jumlah besar.
Lebih dari 150.000 pegawai federal diperkirakan keluar dari daftar gaji pekan ini setelah menerima pesangon, menyusul puluhan ribu lainnya yang telah dipecat tahun ini.
Beberapa lembaga, seperti Departemen Kehakiman dan Administrasi Jaminan Sosial, bahkan telah menyebarkan memo kepada pegawai yang akan dirumahkan.
Dalam memo itu, mereka menyalahkan Partai Demokrat atas penutupan, sebuah langkah yang menyalahi norma lama untuk menjaga netralitas pegawai publik.
Senator Demokrat Catherine Cortez Masto, salah satu dari tiga anggota partainya yang mendukung RUU Partai Republik, memperingatkan penutupan pemerintah akan semakin memperkuat kekuasaan Trump.
“Penutupan yang mahal akan memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintahan yang gegabah ini,” ujarnya.
Jika penutupan terjadi, layanan publik yang dianggap “tidak penting” akan dihentikan. Itu termasuk penelitian ilmiah, layanan pelanggan, hingga pinjaman usaha kecil.
Pekerja esensial seperti militer, penjaga perbatasan, dan aparat hukum tetap bekerja, namun tanpa gaji sampai ada kesepakatan baru.
Penutupan terakhir terjadi pada 2018-2019, berlangsung 35 hari, dan merugikan ekonomi AS hingga 3 miliar dolar.
Kini, yang dipertaruhkan adalah pendanaan senilai 1,7 triliun dolar, sekitar seperempat dari total anggaran federal.
Pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, menegaskan partainya tidak akan mundur dalam memperjuangkan layanan kesehatan.
“Jaminan kami kepada rakyat Amerika adalah bahwa kami akan berjuang sekuat tenaga demi layanan kesehatan mereka, sesederhana itu,” katanya.
Namun, Partai Republik menuding Demokrat sengaja menyandera anggaran demi kepentingan politik.
“Tekad kaum kiri ekstrem untuk menentang semua yang dikatakan atau dilakukan Presiden Trump bukanlah alasan yang tepat untuk membuat rakyat Amerika menderita akibat penutupan pemerintah,” ujar Thune.
Hingga kini belum jelas berapa lama penutupan bisa berlangsung jika dimulai. Kongres AS sudah 15 kali menutup pemerintah sejak 1981, sebagian besar hanya berlangsung satu-dua hari.
Namun, kali ini diperkirakan bisa lebih panjang karena perbedaan politik yang sangat tajam, terutama soal subsidi kesehatan.
Baca juga: Ombudsman Ungkap 8 Masalah Besar di Program Makan Bergizi Gratis
