BOGOR, KORAN INDONESIA – Musyawarah desa khusus (Musdesus) digelar Pemerintah desa Sukadamai dalam rangka Perubahan Ketahanan Pangan yang dibiayai 20% Dana Desa Tahun 2025. Giat tersebut berlangsung di ruang rapat kantor desa Sukadamai pada Rabu, 12/11/2025.
Musdesus tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala desa Sukadamai, H Pepen Supendi, dihadiri Camat Dramaga, Atep S Sumaryo bersama jajaran terkait, Ketua BPD Sukadamai dan jajaran, prangkat desa, perangkat RTRW dan jajaran TPK desa Sukadamai.
Usai Musdesus, Kepala desa Sukadamai, H Pepen Supendi saat dikonfirmasi Koran Indonesia.net mengatakan bahwa hari ini pihaknya menggelar Musdesus terkait adanya perubahan program ketahanan pangan dari Dana Desa tahun 2025.
Awalnya program ketahanan pangan itu hanya pada sektor budidaya jamur, namun di tengah perjalanan ada perubahan, yakni ditambah dengan budidaya ayam petelur.
“Dengan adanya perubahan tersebut, kami melakukan Musdesus untuk membahasnya, jadi program Ketapang tahun 2025 kami budidaya penanaman jamur dan ayam petelur,”tegasnya.
Budidaya Jamur dan Ayam Petelur dikelola TPK
Selanjutnya Pepen menegaskan bahwa budidaya jamur dan ternak ayam petelur akan dikelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa Sukadamai.
“Kami percayakan pengelolaan budidaya jamur dan ternak ayam petelur kepada TPK dibawah koordinasi Kepala desa Sukadamai,”H Pepen kembali menegaskan.
Durasi waktu yang Mepet
Ketika disinggung durasi waktu realisasi anggaran 20% dana desa tahun 2025 untuk program ketahanan pangan hanya tersisa waktu 1,5 bulan, H Pepen kembali menegaskan bisa dikejar, dan bisa tuntas sampai akhir tahun 2025.
Camat Dramaga, Atep S Sumaryo didampingi kepala desa Sukadamai Bogor saat memberikan keterangan pers/Asof/Koran Indonesia//
“Meskipun waktu tinggal 1,5 bulan, kami tetap optimis program ketahanan pangan bisa tuntas dikerjakan. Dan akan kita kerjakan siang malam,”ucapnya.
Sementara itu, Camat Dramaga Atep S Sumaryo mengapresiasi langkah yang diambil pak Kades Sukadamai, dalam pencairan dana desa, ketika di bawahnya belum siap maka anggaran dana desa 20% yang sudah ada di rekening desa, itu tidak serta Merta bisa langsung dicairkan.
“Kami mengapresiasi langkah Kades dan BPD, sehingga untuk pencairan dana desa untuk ketahanan pangan itu perlu dilakukan Musdesus karena ada perubahan, Namun demikian Ia berharap bisa tuntas dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan, agar pencairan dana desa tahun berikutnya tidak terkendala,” katanya.
Lalu Ia juga menegaskan program ketahanan pangan yang dibiayai dari APBN dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes) harus menghasilkan profit untuk menambah pendapatan Asli Desa (PAD).
Dalam kesempatan itu juga Atep menyinggung program Makan Bergizi Gratis, dengan adanya program tersebut kini bermunculan dapur SPPG-MBG. Kehadiran SPPG-MBG diharapkan kebutuhan bahan baku dapur bisa bekerjasama dengan Bumdes di desa.
“Dari kerjasama tersebut diharapkan program Presiden Prabowo Subianto bisa berjalan, Dana Desa yang dikelola Bumdes terus berjalan, dana MBG juga bisa diserap oleh Bumdes,”Tegas Atep.
Pihaknya akan terus mendorong dapur SPPG-MBG agar kebutuhan bahan baku dapur sebagian diambil dari Bumdes, jadi tidak semuanya dibeli dari pasar reguler.
“Apabila kebutuhan dapur SPPG-MBG semua dibeli dari pasar reguler, makan akan terjadi kenaikan harga yang signifikan, karena permintaan pasar yang tinggi, tentunya ini yang kasihan masyarakat yang akan terima dampaknya. Oleh karena itu sekali lagi Ia menegaskan agar pasokan bahan baku dapur bisa disuplai dari Bumdes,”Imbuhnya.
Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM)
Selanjutnya Atep mengungkapkan dalam program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Dramaga terdapat 33.000 Kelompok Penerima Manfaat.
“Untuk memenuhi kebutuhan sebanyak itu kami mendorong agar pihak yayasan dan mitra SPPG-MBG agar membuat Memorandum of Understanding (MoU) agar Bumdes menjadi pemasok bahan baku dapur MBG,”Pungkasnya.***
