BOGOR, KORAN INDONESIA – Program pembangunan desa – desa di seluruh Indonesia tahun 2026 berubah total pasca dipangkasnya dana desa oleh pemerintah pusat, rencana pembangunan yang sudah diusulkan melalui musyawarah desa banyak yang di cancel disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang diterima desa masing – masing.
Perubahan rencana pembangunan yang dibiayai dari dana desa, salah satunya desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa tersebut akhirnya merevisi rencana kegiatan pembangunan infrastruktur yang sudah diusulkan dari berbagai wilayah RT RW.
Kepala desa Sukawening, Jarkasih mengungkapkan kepada Koran Indonesia.net bahwa dengan dipangkasnya anggaran dana desa dari asal Rp 1 Miliar lebih menjadi Rp 373 juta, tidak bisa lagi mengcover semua rencana kegiatan pembangunan infrastruktur di desa.
“Dari anggaran hanya sebesar itu, penggunaannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, yakni untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), penanganan Stunting, Infrastruktur desa, Program Ketahanan pangan, desa digital dan lain – lain,” Kata Jarkasih Rabu, 25/02/2026.
Begitu pula halnya kelompok penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa, sebelumnya bisa mencapai 57 orang yang menerima, namun dengan adanya pemangkasan anggaran tersebut, mungkin hanya bisa mengcover 15 orang KPM dari semua wilayah yang terdiri 31 RT dan 10 RW.
“Kami mengimbau kepada masyarakat yang bisa terima lalu jadi tidak terima BLT mohon dipahami, dan kami meminta kepada seluruh pengurus di wilayah untuk menyeleksi yang ketat, agar yang terima BLT itu warga yang benar – benar sangat membutuhkan dan tidak memiliki penghasilan,” ujarnya.
Program Ketahanan Pangan 2026
Anggaran dana desa tahun 2026 yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan itu tidak sebesar tahun sebelumnya, tetapi pihaknya tetap akan menjalankan program dari pemerintah pusat terkait dengan program ketahanan pangan.
“Kami akan melaksanakan program tersebut pada sektor pertanian yakni dengan menanam jagung atau tanaman – tanaman yang lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi,” tegasnya.
Hasil program ketahanan Pangan Tahun 2023-2024
Sebagaimana diketahui, program ketahanan pangan tahun 2023-2024 itu dilaksanakan pada sektor peternakan, yakni pembesaran ayam Pedaging, setiap periode penebaran bibit ayam dari dua kandang yang dikelola itu sekitar 8 ribu ekor dan dikelola oleh kelompok tani.
“Hasil produksi peternakan ayam itu sampai saat ini Alhamdulillah bisa menutupi biaya operasional termasuk pengadaan bibit dan pakan serta upah kerja. Selain itu adapula kontribusinya kepada PAD desa,” jelas Jarkasih.
Tidak Terima BLT, Tapi Terima Ayam
Selanjutnya Jarkasih menegaskan, warga yang tidak terima BLT di tahun 2026, insya Allah secara periodik masa panen ayam akan menerima daging ayam, ya itung – itung sebagai pengganti tidak terima BLT jadi terima daging ayam hasil dari ketahanan pangan 2023-2024.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin hasil program ketahanan pangan itu manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.
Kemudian program ketahanan pangan 2025 masih tetap pada sektor peternakan, namun kali ini lanjut Jarkasih pada ayam petelur yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Dan saat ini sudah berproduksi, telur yang dihasilkan ada yang dijual ke warung – warung dengan harga di bawah pasar.
“Kita suplai warung – warung yang ada di desa ini, sebagian telur juga ada yang dibagikan ke masyarakat yang kurang mampu,” Jarkasih kembali menegaskan.
Dalam kesempatan itu Ia atas nama pemerintah dan masyarakat desa Sukawening mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat atas kucuran dana desa selama ini, karena hasil pembangunan serta ketahanan pangan nyata manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
“Kalau tahun 2026 dana desa dipangkas, kami berharap di tahun – tahun mendatang dana desa kembali normal agar kami bisa membangun kembali desa sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat,” pungkasnya.***
