KORAN INDONESIA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 mencapai 5,12 persen.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto Pemerintah berkomitmen untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai strategi termasuk di antaranya percepatan investasi, kemudahan perizinan berusaha, dan peningkatan konsumsi rumah tangga.
“Bapak Presiden (Prabowo Subianto) memberi arahan terkait dengan perkembangan perekonomian. Dan perkembangan perekonomian dengan pertumbuhan 5,12 (persen). Kita ini menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN,” ujar Airlangga, dikutip dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (7/8/2025).
Airlangga menyebut bahwa 97,73 persen dari angkatan kerja sudah terserap. Artinya, ada 3,59 juta orang yang mendapatkan pekerjaan dalam setahun terakhir.
Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya daya saing Indonesia di tingkat global. Oleh sebab itu, kata Airlangga, percepatan reformasi izin usaha menjadi prioritas.
Pemerintah telah menerbitkan peraturan baru untuk mempermudah perizinan berbasis metode positif.
“Pemerintah telah mengeluarkan PP yang terkait dengan kemudahan perizinan yang menggunakan metode positif. Nah ini perlu disosialisasikan dengan seluruh kelembagaan agar sistem perizinan yang di OSS itu bisa berjalan dengan baik,” lanjut Airlangga.
Memasuki paruh kedua tahun 2025, pemerintah fokus menjaga daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga. Airlangga menyampaikan bahwa sejumlah program unggulan disiapkan, seperti dorongan untuk investasi kawasan, ekspor, dan pembiayaan perumahan.
“Untuk perumahan ada FLPP. Kemudian juga baru diluncurkan KUR perumahan. KUR perumahan itu kreditnya bersifat revolving dengan Rp5 miliar bisa di-revolve 4 kali. Sehingga bisa disiapkan sampai dengan Rp20 miliar. Nah itu untuk mendorong sektor konstruksi dan itu melibatkan hanya kontraktor yang UMKM,” katanya.
Pemerintah juga melanjutkan insentif PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100 persen untuk pembelian rumah hingga Rp2 miliar sampai akhir 2025. Selain itu, sedang disiapkan program strategis menyambut Natal dan Tahun Baru.
Pembahasan APBN 2026 akan menjadi agenda khusus Presiden pada 15 Agustus mendatang. Namun, Presiden menegaskan bahwa program nonanggaran yang bisa memperkuat investasi harus tetap menjadi prioritas.
“Arahan Bapak Presiden tentu seluruh program yang terkait dengan nonanggaran ini harus terus didorong oleh kementerian/lembaga. Karena investasi menjadi kunci dari pada pertumbuhan ekonomi selanjutnya,” pungkasnya.***
Baca juga: Ada Diskon Transportasi dan Belanja untuk Rayakan HUT ke-80 RI
