JAKARTA, KORAN INDONESIA – Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap produk impor, terutama material industri seperti scrap dan baja murah. Hal ini menyusul temuan dugaan kontaminasi radioaktif di kawasan industri PT Peter Metal Technology (PMT), Cikande, Serang, Banten.
Gunhar menilai insiden ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan impor bahan baku industri di Indonesia. Ia khawatir tanpa kontrol ketat, barang yang terkontaminasi radioaktif bisa masuk kembali dan membahayakan masyarakat serta lingkungan.
“Negara tak boleh menukar keselamatan rakyat dengan baja murah. Setiap celah pengawasan impor harus ditutup agar tak ada lagi scrap beracun yang masuk dan mencemari tanah Indonesia,” tegas legislator PDI Perjuangan (PDIP) itu, dalam keterangannya, Selasa (7/10/2025).
Menurutnya, keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan tidak boleh dikorbankan demi efisiensi ekonomi. Oleh karena itu, Gunhar meminta pemerintah memperkuat deteksi radiasi di seluruh pelabuhan, terutama untuk impor scrap dan baja dari negara dengan standar industri rendah.
Gunhar juga mendorong pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap industri pengolahan logam. Ia menegaskan perlunya sanksi tegas bagi perusahaan yang lalai hingga menyebabkan pencemaran radioaktif agar ada efek jera.
Selain itu, Gunhar menekankan pentingnya tanggung jawab negara dalam memulihkan lingkungan dan melindungi korban. Menurutnya, dampak kontaminasi radioaktif bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan warga sekitar.
“Pemerintah harus memastikan pemulihan lingkungan berjalan tuntas, dan korban tidak dibiarkan menanggung akibat dari kelalaian industri. Ini adalah tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya,” ujar Gunhar.
Sebagai langkah pengawasan, Komisi XII DPR RI akan memanggil pihak PT PMT dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada masa sidang mendatang. Pemanggilan ini dilakukan untuk meminta penjelasan soal dugaan masuknya material terkontaminasi radioaktif dan langkah penanganannya.
“Komisi XII akan memanggil manajemen PT PMT agar persoalan ini menjadi terang dan ada tanggung jawab yang jelas. DPR ingin memastikan kasus serupa tidak terulang dan ada perbaikan nyata dalam sistem pengawasan,” tegasnya.***
Baca juga: Kebijakan Tambang vs Ekowisata, DPR RI hingga Guru Besar IPB Lontarkan Kritik
