BOGOR, KORAN INDONESIA – Desa Sukadamai, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat melaksanakan Musrenbangdes Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan desa (RKPDES) tahun 2026 dan DURK 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di aula Kantor desa Sukadamai Jumat, 26/09/2025.
Dalam Musrenbang tersebut dibahas terkait rencana anggaran Bantuan Keuangan Infrastruktur desa, Bantuan Provinsi (Banprov), BHPRD, ADD, Dana Desa hingga keberadaan KMP Merah Putih.
Kepala desa Sukadamai H Pepen Supendi menegaskan Musrenbangdes ini bertujuan untuk menetapkan usulan rencana pembangunan dari seluruh wilayah RTRW. Semua usulan dalam Musdes lalu, saat ini akan ditetapkan dalam musrenbang desa untuk proyeksi tahun 2026 dan DURK 2027.
“Kami hari ini menetapkan semua usulan rencana pembangunan infrastruktur disemua wilayah RTRW yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dan 2027,”kata H Pepen.
Alokasi Dana Desa (DD) Tahun 2026
Rencana alokasi Dana Desa (DD) tahun 2026, H Pepen menjelaskan secara rinci penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN Pemerintah Pusat. Jika proyeksinya sama dengan tahun 2025 sebesar Rp 1, 4 miliar dengan uraian sebagai berikut :
Ketahanan Pangan (Ketapang) 20 %
Bantuan Langsung Tunai (BLT) 15%
Operasional Pemerintah desa 3%
Bidang Kesehatan (Penanganan Stunting) 5 %
KMP Merah Putih 30 %
Perubahan Iklim,Digital desa, Produk unggulan desa dan Rutilahu hanya 15 %
Pembangunan infrastruktur 12 %
“Jadi hanya tersisa 12 % alokasi Dana Desa yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu dengan anggaran yang relatif kecil kita tidak akan bisa mengakomodir semua usulan dan kita akan memilih yang prioritas saja,”tegas H Pepen.
Anggaran KMP Merah Putih 2026
Untuk mendukung program nasional Koperasi Merah Putih (KMP) Pemerintah desa Sukadamai menyiapkan alokasi anggaran sangat besar sekitar 30 % dari Dana Desa.
“Ini Program Nasional yang harus kita dukung, namun demikian pada pelaksanaan pemberian anggaran 30 % itu, kami akan memberikiannya tidak sekaligus, namun disesuaikan dengan perencanaan yang akan dibuat oleh pengurus KMP Merah Putih,” tegas H Pepen.
Legalitas KMP Merah Putih Desa Sukadamai
Terkait legalitas kepengurusan KMP Merah Putih di desa Sukadamai, H Pepen menyebut kepengurusannya sudah terbentuk, jika semua persiapannya sudah matang tinggal lounching.
“Legalitas kepengurusan KMP Merah Putih untuk desa Sukadamai sudah siap, namun sangat disyangkan Ketuanya dalam rapat di Kecamatan dan Musrenbang di desa juga tidak hadir, kami belum mendapatkan informasi kenapa tidak hadir padahal sudah kami undang,” ujarnya.
Anggota KMP Merah Putih
Camat Dramaga, Atep S Sumaryo meminta kepada para RTRW menjadi anggota koperasi KMP Merah Putih. Maju dan tidaknya sebuah koperasi tergantung dari sedikit dan banyaknya anggota, juga aktivitas anggota itu sendiri.
KMP Merah Putih adalah koperasi yang baru dibentuk, dikabupaten Bogor ada 196 koerasi yang sudah siap, sementara di Kecamatan Dramaga dari 10 desa belum ada satupun yang siap.
Oleh karena itu, untuk mendorong agar KMP Merah Putih ini bisa berjalan sesuai waktu yang ditentukan secara nasional, Ia meminta kepada seluruh pengurus koperasi agar lebih serius mengelola koperasi. Dan kepada masyarakat Ia juga meminta untuk bergabung menjadi anggota KMP Merah Putih.
“Kemajuan koperasi sangat ditentukan oleh anggota, oleh karena itu setiap anggota minimal membayar Rp 250 ribu per orang. Jika ada anggota 100 orang maka sudah terkumpul uang sebesar Rp 25 juta,”Tegas Atep.
Penyedia Bahan Baku Dapur MBG
Dikecamatan Dramaga sudah ada 1 dapur MBG yang sudah beroperasi, menurut informasi yang Ia terima, ada 3 dapur lagi dalam waktu dekat akan segera lounching. Oleh karena itu kehadiran dapur MBG dapat dimanfaatkan peluang usahanya oleh KMP Merah Putih.
“KMP Merah Putih bisa bekerjasama dengan dapur MBG, terkait pengadaan bahan baku, yang melibatkan para petani di daerah masing – masing. Karena tujuan daripada MBG ini selain meningkatkan gizi masyarakat, juga dapat meningkatkan perekonomian di desa,”tandas Atep.***
