KORAN INDONESIA – Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Mufti Anam menyoroti tajam lonjakan utang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN yang mencapai rata-rata Rp156 miliar per hari.
Menurut Mufti, kondisi tersebut mencerminkan kegagalan manajemen keuangan perusahaan pelat merah itu, meski selama ini mendapat berbagai fasilitas dari negara.
“PLN ini perusahaan monopoli, punya akses penuh ke fasilitas negara, tapi keuangannya justru babak belur. Ini keliru secara manajemen,” ujar Mufti dalam rapat kerja, dikutip, Selasa (5/8/2025).
Mufti juga mengkritik keras Dirut PLN Darmawan Prasodjo karena dinilai gagal secara finansial dan mengabaikan tanggung jawab moral kepada publik.
“Kalau utang makin membengkak dan layanan ke rakyat makin buruk, sudah waktunya jajaran direksi dirombak total,” tegasnya.
Data dari Center for Budget Analysis (CBA) menunjukkan total utang PLN naik tajam dari Rp655 triliun pada 2023 menjadi Rp711,2 triliun pada 2024. Kenaikan ini setara dengan sekitar Rp4,7 triliun per bulan atau Rp156,7 miliar per hari. Pada periode yang sama, laba PLN justru turun sebesar Rp4,3 triliun.
“Utang jangka pendek dan panjang naik signifikan, sementara laba justru turun. Ini sinyal krisis manajerial yang serius,” kata Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi.
Uchok menilai situasi ini menunjukkan bahwa berbagai bantuan negara, seperti subsidi dan penyertaan modal negara (PMN), belum mampu memperbaiki kinerja keuangan dan layanan PLN.
Kritik juga datang dari masyarakat terkait layanan PLN, mulai dari pemadaman listrik, kenaikan tarif yang dianggap tidak transparan, hingga penurunan kualitas pelayanan.
Komisi VI DPR pun mendesak pemerintah dan Kementerian BUMN untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh kinerja dan kepemimpinan PLN demi menjamin keberlanjutan serta efektivitas layanan publik di sektor ketenagalistrikan.***
Baca juga: Legislator PDIP Nilai Pengibaran Bendera ‘One Piece’ Jelang HUT RI Bukan Hal Negatif
