JAKARTA, KORAN INDONESIA – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti persoalan layanan digital hingga kondisi fisik perpustakaan di Indonesia, termasuk milik tokoh pendiri bangsa. Kritik disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Perpustakaan Nasional di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
“Kalau lagi sedang malas pergi, saya biasanya akses Ipusnas. Tetapi belakangan ini Ipusnas sering macet,” kata Bonnie Triyana sembari menunjukkan ponselnya di hadapan forum, dikutip, Kamis (15/1).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu menceritakan pengalamannya mengunduh buku yang terhenti karena sistem terkunci, serta menemui gangguan akses yang berlanjut meski masa pemeliharaan seharusnya selesai.
Pendiri Historia.id ini mengingatkan, agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan layanan publik dasar. Di sisi lain, Bonnie juga mengungkap kondisi memperihatinkan perpustakaan daerah. Berdasarkan data, lanjut Bonnie, masih ada 19 Kabupaten/Kota dan lima Provinsi baru yang belum memiliki perpustakaan.
“Saya datang ke sana, koleksinya disimpan di satu ruangan tanpa pendingin; lembap. Kita tahu kondisi kelembapan tinggi di Indonesia, buku harus dirawat,” ujarnya.
Bonnie meminta Perpusnas membimbing perpustakaan daerah agar standar perawatan terpenuhi. Kata dia, perhatian khusus juga perlu disampaikan untuk perpustakaan tokoh bangsa.
“Perpustakaan Bung Karno dan Bung Hatta ini juga tolong diperhatikan,” kata Bonnie.
Bonnie mencontohkan perpustakaan pribadi Bung Hatta di Jalan Proklamasi yang memerlukan perhatian, serta mendorong akses publik untuk koleksi buku Bung Karno yang tersebar di Istana Bogor dan Balai Kirti.
“Sebagian buku Bung Karno ada di Istana Bogor, sebagian ada di Balai Kirti. Itu buku-buku yang beliau bawa ketika diasingkan,” jelasnya.
Politikus yang pernah menjadi kurator di Rijksmuseum Amsterdam ini mendorong komunikasi, agar koleksi itu bisa dibuka untuk publik sebagai sumber pengetahuan sejarah.
Merespons keberhasilan repatriasi 42 naskah kuno Nusantara dari Australia, Bonnie menyambut baik langkah mendekolonisasi pengetahuan tersebut. Namun, ia mempertanyakan kesiapan anggaran untuk perawatan manuskrip-manuskrip berharga itu.
“Ketika saya lihat anggaran, kira-kira sanggup enggak merawat naskah-naskah kuno yang dipulangkan tadi? Kita saja kadang tidak mampu merawat karena keterbatasan anggaran,” tandasnya.***
Baca juga: Puan Tegaskan PDIP Berada di Posisi Penyeimbang Pemerintahan
