BOGOR, KORAN INDONESIA – Pendistribusian MBG di Kecamatan Dramaga tengah disorot masyarakat, selain belum merata juga timbul tengelam kehadirannya di tengah kelompok penerima manfaat. Hal tersebut diketahui berdasarkan investigasi yang dilakukan koran indonesia.net ke beberapa sekolah di desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor pada Selasa, 03/02/2026.
Kepala sekolah SMP IT Nurul Fajar, M Sopian saat ditemui dikantornya mengatakan bahwa warga sekolahnya sempat mendapat jatah kiriman Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 10 hari.
“Anak didiknya serta warga sekolah lainnya tentu senang mendapat jatah MBG setiap hari pada waktu itu selama 10 hari, namun setelah sepuluh hari mendapat jatah MBG tiba – tibak pengiriman di stop sepihak oleh pihak dapur. Otomatis warga sekolah protes dong ke kami sebagai kepala sekolah, yang biasa dapat ini jadi tidak ada sama sekali. Tentu ini jadi beban psikologis bagi kami,” katanya.
Alasan Pihak Dapur SPPG-MBG
Menurut Sopian setelah dihentikannya pengiriman jatah MBG ke sekolahnya ada pemberitahuan dari pihak pengelola dapur, yang bunyinya antara lain bahwa dapur SPPG-MBG belum menerima pembayaran dari BGN. Lalu kemudian ada update lagi informasi terjadinya take over kepemilikan yayasan.
Selanjutnya Sopian mengungkapkan info terbaru dari pihak dapur pada tanggal 14 Januari 2026 pihak dapur mengatakan bahwa proses perpindahan yayasan sudah dilaksanakan, Mitra pemilik dapur sudah berganti, fasilitas dapur sudah diperbaiki, dan saat ini sedang menunggu rekening virtual akunt untuk pencairan dana.
“Dari semenjak pemberitahuan tersebut sampai saat ini kami tidak ada lagi mendapat informasi terbaru, bagaimana kelanjutan dari MBG tersebut, anak – anak selalu nanyain terus, kapan MBG datang lagi?,” ucapnya.
Mungkin yang bernasib sama dengan SD Nurul Fajar itu SDN Cangkrang 2, SDN Ciherang I dan Ciherang 4, karena didistribusi MBG nya dari dapur yang dulunya klinik Katili.
Sementara itu, Kepala desa Cikarawang, Sapturi Wijaya saat dihubungi di kantornya mengatakan sangat menyayangkan program pemerintah pusat ini belum bisa berjalan secara maksimal di lapangan, yang seharusnya mereka yang berhak mendapat jatah, sampai saat ini belum kebagian, ada yang sudah kebagian lalu stop kembali.
“Kami tentunya merasa prihatin melihat kondisi itu di lapangan, kami pun sebetulnya tidak tinggal diam, secara silent kami pun melakukan pengawasan, apalagi ada yang sudah tanda tangan MoU lalu batal lagi, seharusnya kan kalau MoU sudah ditandatangani maka itu harus dilaksanakan,” katanya.
Pihaknya berharap kepada dapur – dapur di Kecamatan Dramaga yang sudah beroperasi bisa mendistribusikan MBG secara merata kepada sekolah di tiap desa, termasuk sekolah – sekolah di desa Cikarawang.
“Kami berharap di tahun 2026 ini semua sekolah di desa Cikarawang sudah mendapat hak MBG semua, demi memenuhi rasa keadilan bagi warga sekolah,” pungkasnya.***
