BOGOR, KORAN INDONESIA – Rakor Bidang Pendidikan bahas program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali digelar Pemerintah Kecamatan Dramaga untuk yang ke dua kalinya. Rakor tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi, meminimalisir perbedaan yang dapat memicu permasalahan pelayanan kepada kelompok penerima manfaat pada Rabu, 14/01/2026.
Rakor tersebut dihadiri Forkopimcam Dramaga (Camat Dramaga, Kapolsek Dramaga, Danramil Ciomas), para kepala desa, para kepala sekolah, para kepala SPPG-MBG dan para ketua yayasan dan para mitra MBG.
Camat Dramaga, Atep S Sumaryo saat dikonfirmasi Koran Indonesia di kantornya mengatakan bahwa rakor bidang pendidikan membahas program MBG sesuai ketentuan BGN Nomor 244 Tahun 2025, dalam salah satu klausulnya harus ada rapat koordinasi.
“Kami harapkan pelayanan dapur SPPG-MBG tahun 2026 kepada kelompok penerima manfaat dapat berjalan dengan baik, lancar dan kondusif seperti tahun 2025,”katanya.
Dalam forum tadi lanjut Atep, banyak sekali kritik, saran dan masukan dari para kepala sekolah dan Posyandu yang sudah jadi penerima manfaat terhadap kinerja dapur MBG, Dan Ia berharap di tahun 2026 semua kelompok penerima manfaat bisa terlayani oleh semua dapur yang ada di wilayah Kecamatan Dramaga.
Selanjutnya kata Atep, di wilayah Kecamatan Dramaga jumlah dapur semuanya ada 11 dapur MBG, namun yang sudah beroperasi baru 8 dapur yang sudah melayani kelompok penerima manfaat. Sementara tiga dapur lagi masih menunggu dibukanya kuota oleh BGN.
Notulensi dilaporkan ke BGN
Lalu Ia juga mengungkapkan notulensi hasil rakor tersebut akan disampaikan kepada Badan Gini Nasional (BGN) dan tembusannya akan disampaikan kepada Bupati Bogor, Rudy Susmanto.
“Kita akan melaporkan kepada BGN ditembuskan kepada pak Bupati Bogor kesepakatan hasil rakor ini,”tegasnya.
Keluhan Penerima Manfaat
Lantas Atep juga menyebut dalam rakor tadi banyak keluhan dari para kepala sekolah yang menyampaikan keluhan kepada para guru bahwa menu yang sampaikan pengelola dapur MBG kurang sesuai harapan para orang tua murid sebagai penerima manfaat.
Sesuai ketentuan BGN jelas Atep, anggarannya itu Rp 15 ribu/porsi/murid, dengan alokasi Rp 3 ribu biaya operasional dapur SPPG-MBG, Rp 2 ribu insentif pemilik dapur MBG dan Rp 10 ribu untuk porsi makanan yang harus diterima KPM, namun pada kenyataannya di lapangan menu makanan yang dikirimkan dapur MBG tidak sesuai dengan ketentuan di atas.
“Kedepan kami mengimbau para pengelola dapur MBG tidak lagi mengulang hal yang sama, tetapi 2026 harus betul – betul sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah,”Atep kembali menegaskan.
Dalam kesempatan itu ia juga tidak mau lagi mendengar ada banding membandingkan antara menu dari satu dapur dengan dapur lainnya, sebisa mungkin kualitas menu yang diberikan kepada KPM itu sama memiliki kandungan gizi lengkap serta standar harga yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan harapan mereka.
Kunjungan ke Dapur MBG
Untuk memastikan semua SPPG-MBG di wilayah Dramaga, pihaknya (Forkopimcam) bersama Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ketua APDESI Kecamatan Dramaga beserta kepala desa akan berkunjung ke dapur – dapur MBG.
“Kami akan berkunjung mulai besok Kamis,15/01/2026 ke dapur MBG bertemu langsung dengan ketua yayasan, pengelola dapur dan pekerja di dapur MBG untuk memastikan menu yang akan dikirim ke KPM itu standard gizinya kontinu dan konsisten kualitasnya,” pungkasnya.***
