BOGOR, KORAN INDONESIA – Musyawarah desa (Musdes) digelar Pemerintah desa Neglasari dalam rangka Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025. Acara tersebut dilaksanakan di kantor desa aNeglasari pada Kamis, 12/02/2026.
Musdes LPPD LKPJ qaaa Tahun 2025 dipimpin langsung Kepala desa Neglasari, Yayan Mulyana, dihadiri Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ketua RTRW, LPM, Karang Taruna, para kader, tokoh pemuda, Tokoh Masyarakat dan tokoh agama.
Dalam Musdes tersebut selain dibahas laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran tahun 2025, juga dibahas rencana penggunaan anggaran tahun 2026, baik yang bersumber dari Pemerintah pusat, provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Bogor.
Usai Musdes Yayan Mulyana, Kepala Desa Neglasari saat dihubungi di ruang kerjanya mengatakan bahwa pada Musdes yang telah berlangsung dibahas perubahan APBDes terkait perubahan nilai anggaran yang terbaru yang diberlakukan pemerintah, utamanya yang bersumber dari Dana Desa.
“Kami menyampaikan perubahan anggaran dana desa tersebut melalui perwakilan masyarakat di wilayahnya masing – masing, pengurus RTRW, LPM dan lembaga desa yang lainnya, hasil Musdes yang lalu dengan adanya perubahan anggaran dana desa banyak kegiatan – kegiatan yang tertunda di tahun 2026,” katanya.
Hasil Musdes yang disepakati hari ini, pihaknya berharap bisa disampaikan oleh seluruh pengurus di wilayah kepada masyarakat, dimana dengan anggaran yang sangat terbatas otomatis yang akan dikerjakan yang menjadi skala prioritas.
Anggaran Dana Desa Rp 373 Juta
Selanjutnya kata Yayan anggaran dana desa (DD) yang akan diterima pemerintah desa Neglasari sebesar Rp 373 juta. Anggaran sebesar itu akan digunakan untuk pengeluaran 80% in mark dan 20% untuk pembangunan infrastruktur.
Menurut Yayan yang sudah dirumuskan bersama BPD pekerjaan yang akan dilaksanakan dan menjadi skala prioritas di tahun 2026 dari dana desa itu pembangunan infrastruktur itu hanya satu titik.
Dua Titik Longsor di Desa Neglasari
Sementara pada saat hujan deras beberapa waktu ke belakang ada dua titik longsor, pertama jalan penghubung RT 02 RW 05 dan RT 03 RW 06, jalan tersebut sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, dan saat ini kondisinya terputus tidak bisa dilalui kendaraan maupun pejalan kaki.
Lalu yang ke dua longsor juga terjadi di wilayah RT 01 RW 04, berupa tebingan dan dibawahnya ada beberapa rumah yang terancam dan terdampak.
“Kami telah putuskan untuk longsor di jalan penghubung RT 02 RW 05 dan RT 03 RW 06 akan kami realisasikan pembangunannya melalui anggaran Bantuan Keuangan Infrastruktur Kabupaten Bogor. Dan untuk tebingan yang longsor di wilayah RT 01 RW 05 kami akan realisasikan pembangunannya melalui anggaran dana desa Pemerintah Pusat,” tegas Yayan.
Program Ketahanan Pangan 2026
Dalam kesempatan itu, Yayan juga menjelaskan terkait program ketahanan pangan tahun 2026. Semula pihaknya akan memperkuat program ketahanan pangan tahun 2025 yakni ke peternakan ayam Pedaging, tetapi karena porsi anggarannya sedikit, sehingga diputuskan ke sektor pertanian, yakni akan menanam terong ungu.
Sistem one way akan diterapkan di Jalan Cihideung Leutik
Lalu Yayan juga mengungkapkan, dalam Musdes itu dibahas juga lalu lintas kendaraan di jalan situ Leutik yang menuju jalan Cihideung Ilir, berdasarkan evaluasi jalan penghubung tersebut acap kali mengalami kemacetan apalagi saat weekend Sabtu dan Minggu kendaraan yang melintas dijalur tersebut sangat banyak, sementara lebar jalan sangat kecil.
Untuk mengatasi kemacetan pada jalur tersebut, pihaknya akan membuat Peraturan desa (Perdes) terkait pemberlakuan jalan satu arah (one way).
“Kami akan memberlakukan sistem one way pada jalan penghubung situ Leutik, nantinya satu arah dari Cihideung Ilir menuju warung joang sementara dari arah warung Joang yang mau menuju Cihideung Ilir melingkar melalui jalan Gang Masjid menuju pertigaan jalan penghubung Cihideung Leutik,”Tandasnya.***
