JAKARTA, KORAN INDONESIA – Presiden RI Prabowo Subianto telah merenovasi tiga dari 26,9 juta rumah tidak layak huni warga masyarakat Indonesia pada 2025. Program pembangunan ini telah dilakukan di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin mengatakan program ini dibentuk untuk membebaskan rakyat dari ketimpangan sosial ekonomi. Dia berharap masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah akan memiliki akses hunian yang layak.
“Presiden Prabowo ingin kemerdekaan dirasakan oleh setiap anak bangsa. Salah satu caranya adalah memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki hunian yang layak, tempat mereka membangun masa depan dengan penuh martabat,” kata Ujang di Jakarta, Selasa (12 Agustus 2025).
Selain mengurangi kesenjangan, salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo ini dirancang untuk mengatasi backlog perumahan. Maklum, sekitar 9,9 juta keluarga belum memiliki rumah dan 26,9 juta lainnya tinggal di rumah tidak layak huni.
Strategi pelaksanaannya mencakup perbaikan dua juta rumah tidak layak huni di desa dan satu juta rumah baru di perkotaan. Dia juag ingin melakukan penataan kawasan pesisir serta membangun hunian adaptif bencana. Program ini dilaksanakan melalui kemitraan strategis dengan pihak swasta.
Melalui program ini, kata Ujang, pemerintah ingin mengendalikan harga tanah dan tata ruang. Caranya dengan mengarahkan subsidi untuk menormalisasi harga tanah serta menata zonasi dan posisi rumah agar tidak semakin menjauh dari pusat kegiatan ekonomi.
Dia berharap strategi ini dapat meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi lokal. “Pembangunan rumah ini tentu saja diiringi dengan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih,” ujar Ujang.
Menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, sektor perumahan bisa menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ini tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta. Dampaknya akan langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Fahri.
Dengan pendekatan terintegrasi antara pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan ekonomi wilayah, program ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.***
