BOGOR, KORAN INDONESIA – Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor masa sidang I Tahun 2025 – 2026, Daerah Pemilihan (Davil) IV berlangsung di GOR desa Cihideung Hilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 08/10/2025.
Reses tersebut dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Wasto S Hut, M Hasani (Sekretaris Komisi III) dan Ruhiyat Sujana, Camat Ciampea, Pardi, Kapolsek Ciampea, Danramil Ciampea, para Kepala desa, para BPD, Ketua PGRI dan para Kepala Sekolah dan lain – lain.
RESES : Aspirasi yang Diusulkan ke Anggota Dewan
Dalam giat reses tersebut banyak usulan yang disampaikan oleh peserta reses, diantaranya Ketua Apdesi Kecamatan Ciampea, H Ahmad Yani menyoroti jalan kabupaten yang mengalami kerusakan parah tak kunjung diperbaiki, mangkraknya pembangunan bendungan saluran irigasi untuk mengairi sawah.
Sementara itu, Ketua PGRI Kecamatan Ciampea, H Dedi Sumitra mengusulkan pembangunan gedung SMPN 2 Ciampea. Selain itu, Ia juga mengeluhkan kekurangan guru yang berstatus PNS, dan mengusulkan agar guru yang berstatus PPPK diangkat menjadi PNS.
Pemkab Bogor Gelontorkan Anggaran Ratusan Miliar untuk Infrastruktur
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, H Wasto S Hut mengatakan bahwa dalam reses banyak sekali usulan yang disampaikan, terkait infrastruktur jalan, bendungan irigasi, pembangunan gedung sekolah, kekurangan guru PNS dan lain – lain.
“Kita tampung semua aspirasi itu yang terkait pendidikan, sebagaimana di ketahui di Kabupaten Bogor ada 1.500 Sekolah Dasar (SD) ada yang rusak berat dan ringan, lantainya rusak, mutu pendidikannya, tentunya itu bagian yang ingin kami selesaikan, dan mudah – mudahan dapat terealisasi,”ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pihaknya menyambut baik langkah yang diambil Bupati Bogor, untuk tahun ini Pemkab Bogor fokus pada pembangunan infrastruktur dengan anggarahan sekitar Rp 300 sekian miliar, digunakan untuk membangun jalan yang mengalami rusak berat dan menjadi skala prioritas.
“Begitu juga dengan bidang pendidikan, di anggaran perubahan ini bagi sekolah – sekolah yang mengalami musibah seperti longsor, atap ambruk dan lain – lain itu akan menjadi skala prioritas,”tegasnya.
Pembangunan Gedung SMPN 2 Ciampea
Dalam kesempatan itu, Wasto menyebut bahwa pembangunan gedung SMPN 2 Ciampea tentunya itu mungkin prioritas pembangunannya di 2027. sementara di 2026 itu baru proses penyusunan detail engineering desain (DED).
“Ia proses DED nya dulu karena di tahun ini pihak pengembang Perumahan Puri Araya baru menyerhkan tanah fasos dan fasum ke Pemkab Bogor seluas 11 ribu meter persegi di desa Cicadas, yang bakal dijadikan gedung SMPN 2 Ciampea,”ucap Wasto.
Harus Punya Rasa Memiliki
Pembangunan itu memang tugasnya pemerintah, namun demikian agar gedung sekolah, jalan agar tetap awet dan kuat, nyaman, aman di tempati, nyaman diperjalanan tentunya masyarakat juga harus memiliki sense of Belonging, rasa memilikinya itu harus kuat, dengan cara merawat dan memeliharanya dengan baik.
“Sense of Bilonging itu menjadi penting, tanpa itu maka bangunan – bangunan yang dibangun Pemerintah akan cepat rusak, kumuh dan kotor,”tegasnya.
Longsor Bojong Rangkas
Terpisah di lokasi yang sama Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, M Hasani ST mengatakan bahwa progres pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di tepi jalan raya Bojongrangkas ada perubahan desain dari rencana awal, karena terjadinya longsor. Sehingga dinas terkait dan konsultan harus segera membuat gambar atau desainnya, karena berubah.
“Karena terjadinya longsor terhadap TPT yang sedang dikerjakan, sehingga desainnya jadi berubah, karena jadi makin meluas, sehingga tanah urugannya juga jadi makin bertambah. Namun demikian insya Allah sebelum akhir tahun TPT itu bisa cepat selesai,”Tandas Hasani.***
