JAKARTA, KORAN INDONESIA – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Yulian Gunhar menyoroti tajam keputusan pemerintah pusat yang kembali mengizinkan beroperasinya PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, sejak 3 September 2025.
Menurutnya, langkah ini bukan hanya menimbulkan polemik di masyarakat, tetapi juga berisiko besar terhadap keberlanjutan ekosistem Raja Ampat yang dikenal dunia sebagai ‘surga kecil’ dengan kekayaan hayati luar biasa.
“Pembukaan tambang kembali ini perlu disikapi hati-hati, karena berpotensi merusak ekosistem hayati dan keberlanjutan lingkungan di Raja Ampat,” tegas Gunhar kepada wartawan, Rabu (17/9/2025).
Gunhar menilai, pemerintah pusat terlalu tergesa membuka kembali izin tanpa mempertimbangkan secara mendalam suara masyarakat adat dan dampak lingkungan jangka panjang. Ia menambahkan, pemerintah daerah hanya berwenang mengawasi kewajiban perusahaan, sementara kontrol penuh tetap berada di tangan pusat.
“Jangan sampai rakyat lokal merasa suara mereka diabaikan, sehingga kesannya negara hanya hadir untuk kepentingan investor, bukan untuk kepentingan rakyat,” kritik Gunhar.
Lebih lanjut, Gunhar menegaskan bahwa pemerintah pusat harus menempatkan kepentingan jangka panjang bangsa di atas kepentingan ekonomi sesaat. Sebab, kata dia, Raja Ampat bukan hanya aset daerah, tetapi juga warisan dunia yang sudah diakui secara internasional.
“Kami mendesak agar keuntungan tambang jangan hanya lari ke kantong segelintir pihak, sementara rakyat setempat menanggung kerusakan lingkungan yang tak terbayar,” ujar Gunhar.
Lebih lanjut, Gunhar mengingatkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak boleh dipisahkan dari kelestarian lingkungan. Ia menekankan, keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan harus menjadi dasar setiap kebijakan, terutama di kawasan sensitif seperti Raja Ampat.
“Raja Ampat adalah warisan dunia yang wajib dijaga. Kita bisa mengelola sumber daya alam, tapi jangan sampai mengorbankan masa depan lingkungan dan generasi berikutnya. Jika kita abai, maka yang hilang bukan hanya terumbu karang dan keanekaragaman hayati, tapi juga identitas bangsa kita sebagai negara kepulauan yang kaya,” pungkasnya.***
Baca juga: Legislator PDIP Nilai Usulan Satu Orang Satu Akun Medsos Perlu untuk Cegah Hoax-Ujaran Kebencian
