JAKARTA, KORAN INDONESIA – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) dari daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra) H Ahmad Safei mengaku khawatir mengenai kebutuhan dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Safei menanggapi keterlambatan pemenuhan MBG bagi anak-anak di Kolaka. Ia menyebut program yang sudah berjalan hampir satu tahun itu baru merealisasikan 3 dari target 27 dapur MBG yang seharusnya dibangun di Kabupaten Kolaka untuk melayani anak-anak sekolah.
“Kita berharap mudah-mudahan ini semua bisa berjalan dengan baik,” kata Safei dengan nada optimis.
Safei menjelaskan bahwa berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), pembahasan tidak hanya berfokus pada capaian target, tetapi juga pada upaya perbaikan di lapangan seiring berbagai dinamika yang muncul. Ia menyebut BGN sebelumnya telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) pembangunan dapur MBG dengan ketentuan bangunan permanen berukuran 20×20 meter berikut seluruh fasilitasnya.
Namun, Safei menegaskan bahwa di lapangan masih banyak dapur MBG yang dibangun tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan BGN.
“Banyak dapur MBG yang di bangun hanya direhab-rehab saja, mungkin hanya menelan biaya ratusan juta rupiah, sementara lainnya yang membangun dapur MBG sesuai juknis BGN sampai mengeluarkan anggaran milyaran rupiah, tetapi porsi keuntungan yang diberikan sama-sama Rp2 ribu, nah ini kan bisa menjadi penyebab kecemburuan sosial di lapangan, olehnya itu ini yang perlu dibenahi,” ujar Safei.
Ketika ditanya mengenai pemenuhan kebutuhan dapur MBG, mulai dari daging, telur, ikan, sayur-sayuran, hingga bahan lainnya, untuk mendukung operasional 27 dapur MBG di Kolaka, Mantan Bupati dua periode itu menegaskan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) harus memberikan dukungan kepada masyarakat dan para petani guna menjawab kebutuhan tersebut.
“Jadi tugasnya Pemda mulai sekarang memberi suport kepada masyarakat petani berupaya agar kebutuhan MBG nantinya bisa terpenuhi. Dengan munculnya Koperasi Merah Putih (KMP), Danantara yang diberikan anggaran sampai Rp20 Triliun, termasuk dana Kur itu semuanya ditambah, bahkan pihak Kemenkeu RI memberikan anggaran kepada perbankan sebesar Rp200 Triliun dalam mendorong semua kelompok tani diberikan modal berusaha, tujuannya kedepan agar pemenuhan kebutuhan bahan baku dapur MBG bisa terpenuhi,” ujarnya.
Ia berharap, Kolaka tidak berharap subsidi bahan baku dari daerah lain karena setiap daerah perlu memikirkan bagaimana kebutuhan dapur MBG-nya bisa terpenuhi
“Kita bisa bayangkan kalau misalnya 27 dapur ini sudah bisa berfungsi semua, setiap dapur harus membelanjakan uang setiap hari untuk kebutuhan dapur MBG sebanyak Rp30 juta, nah kalau 27 dapur berarti harus membelanjakan uang setiap hari sebanyak Rp810 juta. Nah apakah bahan baku ini siap semua, jangan sampai tidak bisa terpenuhi, dan itulah yang sangat mengkuatirkan bagi saya,” pungkas Safei.***
Baca juga: Siswa Korban Bullying di Tangsel Meninggal, Legislator PDIP Desak Pelaku Dipidana
