JAKARTA, KORAN INDONESIA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menilai, usulan kepala daerah dipilih DPRD tidak masuk akal, apalagi alasan yang disampaikan hanya karena ongkos politik yang mahal.
“Alasan utama yang disampaikan ke publik oleh para pengusung ini kan soal biaya pilkada dan praktek politik uang di masyarakat. Menurut saya alasan-alasan itu menunjukkan kurangnya kemauan berpikir dan ketidakmampuan melakukan self critic,” kata Deddy saat dikonfirmasi, dikutip, Jumat (2/1/2026).
Menurut Deddy, apabila yang dipersoalkan adalah biaya yang harus ditanggung pemerintah, maka ada banyak cara untuk meminimalkan hal itu.
“Misalnya menggabungkan pilkada dengan pemilihan DPRD seperti putusan MK (pemisahan pemilu nasional dengan daerah) atau menyatukan pilkada dengan pilpres (pemisahan pemilu legislatif dengan eksekutif termasuk pilkada). Prinsipnya, pilkada ditumpangkan dengan pemilu lainnya,” ungkapnya.
Politisi PDIP itu mengingatkan, hulu dari biaya paslon yang tinggi dalam pilkada itu dimulai dari partai politik sendiri. Kata dia, adanya kebiasaan mahar politik hingga megagalan parpol melakukan kaderisasi internal dan rekrutmen calon kepala daerah mendorong budaya politik uang di lapangan.
Deddy juga mengingatkan, pilkada langsung adalah amanat reformasi yang tidak bisa asal diubah.
“Harus diingat bahwa pemilihan langsung itu adalah buah dari reformasi, dan praktek pemilihan kepala daerah secara langsung itu banyak sekali menghasilkan pemimpin-pemimpin di tingkat nasional dengan berbagai inovasi dan inisiatif yang hebat. Apakah semua itu mau diabaikan dengan pemilihan kepala daerah yang disetir oleh para oligarki yang memegang kekuasaan hari-hari ini?” tegasnya.
Deddy meyakini, usulan pilkada tidak langsung atau dipilih DPRD akan ditolak rakyat, seperti layaknya usulan revisi UU Pilkada yang sempat menuai demo besar.
“Saya yakin bahwa gagasan ini akan ditolak oleh rakyat Indonesia sebagaimana rencana revisi UU Pilkada yang begitu massif penolakannya dengan gerakan darurat garuda biru kemarin. Banyak analisis yang mengatakan bahwa upaya perampasan hak rakyat utk memilih kepala daerah ini adalah bagian dari konspirasi dan persekongkolan elite nasional,” pungkasnya.***
Baca juga: Komisi IV DPR: Bencana Sumatra dan Gugatan Nelayan di Swis Uji Ekonomi Hijau Asta Cita Prabowo
