BOGOR, KORAN INDONESIA – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H Dedi Aroza, S.Ag., M.Si. Fraksi PKS dari Komisi I Bidang Pemerintahan, hukum dan kepegawaian melaksanakan reses bersama warga di wilayah desa Dramaga dan desa Babakan serta unsur PKK Kecamatan di aula kantor desa Dramaga pada Jumat, 15/05/2026.
Reses tersebut, dipimpin langsung H Dedi Aroza, dihadiri pula Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, H Wasto S Hut, Camat Dramaga, Atep S Sumaryo, Kades Babakan, Ahmad Yani, Ketua TP PKK Kecamatan Dramaga Lilis R Sumaryo beserta jajaran, unsur BPD dan masyarakat.
Pada kegiatan reses itu, H Dedi Aroza memberikan pemaparan dengan topik pembahasan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2026, masyarakat yang hadir begitu antusias mendengarkan pemaparan yang disampaikannya.
“Dalam kegiatan ini kami anggota dewan melaksanakan tugas fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2026 di wilayah Dramaga,” ungkap Dedi Aroza.
Selain itu, dalam kegiatan ini pihaknya menampung aspirasi, usulan – usulan yang disampaikan masyarakat, juga memastikan seluruh kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai rencana hingga ke tingkat bawah.
Selanjutnya Dedi Aroza menegaskan bahwa pengawasan itu bukan hanya soal kinerja, melainkan menjamin hak masyarakat terpenuhi dan hasil pembangunan itu dirasakan manfaatnya secara merata.
“Peran RTRW dan kepala desa sangat vital, mereka ujung tombak yang paling tahu apa yang dibutuhkan warga, program apa saja yang sudah berjalan baik mana yang belum baik, itu data real yang bisa kami adopsi, kami gunakan untuk mengawasi dan mendorong untuk perbaikan,” ujarnya.
Pihaknya juga berharap masyarakat turut andil dalam pengawasan, misalnya ada pembangunan sekolah yang kewenangannya dari provinsi, masyarakat juga bisa turut membantu dalam pengawasan pembangunannya.
Diskusi Interaktif
Dalam sesi diskusi mengemuka terkait penerimaan siswa baru SMA dan SMK dengan sistem zonasi, tidak semua lulusan SMPN di Dramaga yang tempat tinggalnya tidak jauh dari lokasi SMA dan SMK terdekat tidak dapat masuk sekolah terdekat itu.
Selain itu, disampaikan pula peserta rapat terkait persoalan akses jalan, pelayanan administrasi, pelayanan kesehatan, hingga program penyaluran bantuan dan pembangunan. Pihaknya mencatat setiap masukan dari warga untuk nantinya di bahas dalam forum rapat komisi maupun paripurna.
Dalam kesempatan itu Ia juga mengingatkan agar seluruh perangkat desa tetap bekerja transparan, akuntabel, dan dekat dengan masyarakat. Pengawasan tahun ini difokuskan agar tidak ada program yang terhenti di tengah jalan atau anggaran yang tidak tepat sasaran.
Biaya Rumah Sakit Gratis
Menurut dia, di Kabupaten Bogor itu sudah
Universal Health Coverage (UHC) artinya seluruh masyarakat itu sudah ter-cover biaya rumah sakitnya apalagi dia PBI, sekalipun bukan PBI bisa berobat langsung ke rumah sakit yang penting dia masyarakat ber KTP Kabupaten Bogor.
“Hal itu kami perjuangkan ketika saya masih di Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor, kita usulkan, Alhamdulillah Bupati menerima dan UHC itu seluruh masyarakat di cover untuk pengobatan PBI,” tegasnya.
Disinggung ketika ada rumah sakit yang menolak, Ia dengan tegas mengatakan tidak boleh adalagi rumah sakit yang menolak pasien. “Dan kami minta dilaporkan saja, lalu alasannya apa rumah sakit itu menolak, itu perlu dicek,” pungkasnya.***
