KORAN INDONESIA – Immanuel Ebenezer Gerungan, selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen dalam memperjuangkan hak dan perlindungan bagi para mitra pengemudi ojek online (ojol), menjelang aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (20/5).
“Kami mendukung substansi dari perjuangan mereka. Mengenai perlindungan, kami siap memperjuangkannya,” ujar Wamenaker yang akrab disapa Noel, saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, pada hari Senin.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa sekitar 500 ribu pengemudi ojol akan menghentikan sementara penggunaan aplikasi dan menggelar aksi protes serentak sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap sejumlah perusahaan aplikator yang dituding tidak mematuhi aturan yang berlaku.
Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, dalam pernyataannya pada Kamis (15/5), menyampaikan harapannya agar pemerintah segera merespons keluhan para pengemudi yang merasa diabaikan, terutama terkait pelanggaran regulasi oleh pihak aplikator.
Asosiasi juga menegaskan akan mengambil langkah hukum atau tindakan lebih tegas apabila pelanggaran terus terjadi, mengingat para pengemudi telah bersabar sejak 2022 namun belum memperoleh perhatian serius.
Menanggapi hal ini, Wamenaker Noel menyatakan bahwa pemerintah selalu terbuka terhadap aspirasi pengemudi dan berupaya memberikan perlindungan nyata.
“Sejak awal, kami sudah menunjukkan keberpihakan. Salah satu bentuk dukungan yang sudah direalisasikan adalah terkait pemberian Bonus Hari Raya (BHR). Pemerintah tentu akan selalu hadir,” tegas Noel.
Aksi unjuk rasa yang direncanakan bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional itu, akan dipusatkan di sejumlah lokasi strategis seperti Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan gedung DPR RI. Aksi ini diperkirakan akan menyebabkan kemacetan di beberapa titik utama ibu kota.
Selain aksi turun ke jalan, komunitas dan asosiasi pengemudi juga akan mengadakan offbid massal, yakni mematikan aplikasi secara serempak sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dirasa belum adil dan berpihak kepada mereka.***
Ilustrasi: Pexels/ el jusuf
