KORAN INDONESIA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Sadarestuwati melontarkan kritik tajam terhadap PT Telkom Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Rabu (2/7/2025).
Sadarestuwati menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari selisih laba yang mencolok hingga dugaan kerugian pelanggan akibat kuota internet yang hangus.
“Yang pertama saya ingin mendapatkan penjelasan berkaitan dengan pendapatan usaha triwulan pertama tahun 2025 itu pendapatan usahanya 36,6, kemudian laba usahanya 18,2. Ini berarti marginnya di 49,8. Namun begitu, di laba bersih ini langsung turun tinggal 15,9,” ujarnya dalam rapat, dikutip, Sabtu (5/7).
Sadarestuwati mempertanyakan besarnya selisih antara pendapatan usaha, laba usaha, dan laba bersih. Menurutnya, hal ini penting dijelaskan karena Telkom merupakan BUMN strategis dengan dominasi pasar kuat, terutama lewat Telkomsel.
“Kalau melihat Telkom ini kan sebenarnya salah satu perusahaan negara yang boleh dibilang perusahaan monopoli walaupun ada pesaingnya. Tapi kan dominasinya Telkomsel. Dalam hal ini, apa iya laba usaha sendiri bersihnya hanya 15,9? Tolong dijelaskan, hitungannya seperti apa, larinya ke mana,” tegasnya.
Ia juga menyoroti praktik hangusnya sisa kuota internet yang tidak terpakai oleh pelanggan Telkomsel. Sadarestuwati bahkan menyebut praktik ini sama “kejamnya” dengan promo aplikator ojek online yang merugikan pengguna.
“Kalau di Komisi V itu bilang aplikator kejam promo ojol itu bohong, kalau di sini boleh saya katakan Telkomsel Kejam, karena melenyapkan kuota dari para penggunanya. Ini kalau dihitung tidak sedikit loh,” katanya.
Sadarestuwati juga mengungkapkan kondisi jaringan yang buruk di daerah pelosok, termasuk di desanya. Menurutnya, jaringan internet Starlink belum menjangkau wilayah-wilayah tersebut.
“Starlink tidak bisa mencapai pada tingkatan daerah yang pelosok-pelosok seperti desa saya. Saya sendiri kalau mau telepon saja saya sudah pakai jaringan wi-fi. Tapi kalau mau telepon dan tidak di atas, saya harus lari keluar rumah dulu,” ungkapnya.
Sadarestuwati meminta Telkom menjelaskan dengan terbuka ke mana perginya kuota yang tidak digunakan oleh pelanggan, karena menurutnya hal tersebut tetap harus tercatat sebagai keuntungan perusahaan.
“Contoh saya menggunakan kartu halo, tapi saya hampir tidak pernah sama sekali menggunakan untuk secara aktif. Tapi saya tiap bulan mesti membayar kuota saya. Boleh dibilang tidak terpakai lebih dari 50%. Nah inilah yang saya katakan, lari ke mana sisa kuota?” ujarnya menegaskan.
Ia juga menyoroti kontribusi Telkom terhadap negara yang dinilai belum maksimal. Berdasarkan catatannya, kontribusi melalui pajak dan dividen selama 2020–2024 hanya sekitar Rp20 triliun.
“Kalau melihat usaha yang berada di Telkom Group ini harusnya bisa jauh lebih besar dari itu. Kalau boleh saya katakan, tidak sekecil ini,” katanya.
Lebih lanjut, Sadarestuwati menyoroti gangguan jaringan saat momen krusial, termasuk pada masa penghitungan suara Pemilu. Ia mempertanyakan apakah Telkom atau KPU yang bertanggung jawab atas gangguan tersebut.
“Terakhir saya ingin bertanya terkait jaringan yang selalu trouble pada saat pesta demokrasi seperti halnya yang lalu ketika penghitungan KPU tiba-tiba berhenti. Nah, ketika berhenti muncul lagi itu angkanya sudah berubah. Ini yang bertanggung jawab dari Telkom apa dari KPU? Kenapa bisa tiba-tiba terjadi perubahan angka?” tanyanya.
Sadarestuwati berharap manajemen baru Telkom dapat menjawab persoalan ini secara terbuka dan menghadirkan tata kelola yang lebih transparan demi kepentingan publik.***
Baca juga: Komisi XII DPR Akan Cek Lokasi Operasional 3 Perusahaan Swasta Perusak Raja Ampat
