KORAN INDONESIA – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI menyoroti kebijakan pemerintah yang menurunkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 sebesar 24,8 persen. Alokasi ini turun dari Rp919 triliun pada 2025 menjadi Rp650 triliun pada 2026.
Dalam penyampaian pandangan Fraksi PDIP terhadap RAPBN 2026 pada Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (19/8/2025), Fraksi PDIP mengingatkan bahwa penurunan alokasi TKD bisa menghambat pelayanan publik sekaligus pembangunan daerah.
“Penurunan drastis (sebesar) Rp269 triliun berpotensi menghambat pelayanan publik dan pembangunan daerah, sekaligus mendorong pemerintah daerah membuat kebijakan baru yang dapat membebani rakyat. Padahal, penguatan fiskal daerah merupakan amanat konstitusi dalam rangka otonomi daerah,” kata perwakilan Fraksi PDIP DPR RI Rio AJ Dondokambey saat membacakan pandangan Fraksi PDIP, dikutip, Kamis (21/8).
Fraksi PDIP juga menyayangkan turunnya alokasi dana desa pada 2026 menjadi Rp60 triliun. Menurut Fraksi PDIP, kebijakan ini berpotensi melemahkan peran desa dalam melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat.
“Pemerintah perlu menyiapkan program berbasis desa melalui Kementerian/Lembaga dengan tata kelola yang baik serta penguatan potensi usaha demi mencegah risiko tingginya kredit bermasalah dan menjaga keberlanjutan dukungan APBN,” ungkap Rio.
Pihaknya mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional pada 2026, meliputi tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrem, rasio gini, tingkat pengangguran terbuka, indeks modal manusia, indeks kesejahteraan petani, dan proporsi penciptaan lapangan kerja.
Meski demikian, Rio mengingatkan pemerintah agar segera menetapkan kementerian/lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab.
“Amanat konstitusi bahwa APBN adalah untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat; telah digelorakan sejak tahun 1945; Oleh karena itu, kita tidak hanya membicarakan harapan dan tekad, akan tetapi bagaimana pelaksanaan APBN 2026 dapat merubah kehidupan rakyat yang menjadi lebih baik, lebih mudah dalam segala urusan, sejahtera, dan bermartabat,” tandas Rio.***
Baca juga: Istana dan PDIP Buka Peluang Pertemuan Prabowo-Megawati: Secepatnya
