BOGOR, KORAN INDONESIA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR – RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H Achmad Ru’yat bertemu masyarakat dari 7 desa se-Kecamatan Dramaga di Gedung PGRI, Jalan Ciranji desa Sinarsari pada Jumat, 13/11/2026.
Kehadiran anggota DPR RI dari Komisi IX yang membidangi Kesehatan, Ketenaga Kerjaan dan Kependudukan di gedung PGRI tersebut didampingi Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, H Wasto S Hut MPD, Camat Dramaga, Atep S Sumaryo, Danramil Ciomas, perwakilan BPJS dalam rangka Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Turut hadir para kepala desa, para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kecamatan Dramaga, bersama masyarakat dari desa Dramaga, Babakan, Sinarsari, Sukawening, Sukadamai, dan desa Neglasari serta desa Cikarawang.
Usai acara tersebut H Achmad Ru’yat saat dikonfirmasi Koran Indonesia mengatakan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Bogor dijamin kesehatannya melalui program Universal Health Coverage (UHC) oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.
Keputusan tersebut lanjut H Achmad Ru’yat, menjadikan Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah dengan komitmen terbesar dalam menjamin kesejahteraan warganya, di mana tidak ada lagi warga yang ditolak oleh rumah sakit saat membutuhkan pelayanan kesehatan.
Lebih dari 50 Persen Warga Dijamin Pemerintah
Pihaknya mengingatkan masyarakat untuk memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan keluarga tetap aktif, baik yang membayar secara mandiri maupun yang masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kabupaten Bogor mencatat lebih dari 50 persen kepesertaan BPJS-nya merupakan peserta PBI yang iurannya dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor.
“Terima kasih kepada Pak Wasto dan Pak Bupati Rudy Susmanto, yang telah mengalokasikan anggaran hampir Rp 1 triliun untuk membayar iuran kepesertaan BPJS PBI. Angka ini terbesar se-Indonesia. Beberapa kabupaten mungkin hanya mengalokasikan sekitar Rp160 miliar, namun Kabupaten Bogor, sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, memberikan komitmen terbesar bagi kesehatan warganya,” ungkap H Achmad Ru’yat.
Pihaknya berharap masyarakat yang mampu tetap membayar iuran BPJS secara mandiri, sementara warga yang tergolong rentan—desil 1 hingga 4 akan dibayarkan iurannya oleh pemerintah daerah.
Warga Tanpa BPJS Tetap Bisa Dilayani
Menurutnya salah satu terobosan terbesar dari kebijakan UHC ini adalah warga yang belum memiliki kartu BPJS pun tetap berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Bogor.
“Keputusan politik ini sangat bersejarah. Dengan UHC, seluruh masyarakat tidak boleh ditolak saat datang ke rumah sakit atau puskesmas. Khusus di Kabupaten Bogor, sistem ini sudah berjalan merata di seluruh wilayah,” tegasnya.
Lalu ia mencontohkan salah satu keberhasilan program UHC ini, Seorang warga di wilayah Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor berusia 50 tahun mengalami serangan stroke. Saat tiba di rumah sakit, ia tidak memiliki kartu BPJS. Namun berkat sistem UHC, pihak keluarga cukup melengkapi surat keterangan dari RT, RW, dan desa. Malam itu juga pasien langsung mendapatkan penanganan medis termasuk pemeriksaan CT Scan.
“Sekarang bapak tersebut sudah sehat kembali, bahkan sudah bisa naik sepeda dan mengendarai motor. Padahal sebelumnya terkena stroke. Ini membuktikan bahwa selama keluarga kooperatif melengkapi administrasi sederhana, penanganan medis tidak boleh tertunda,” jelas H Achmad Ru’yat.
Mulai dari Puskesmas
Pihaknya mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu Puskesmas terdekat, sebagai langkah awal pemeriksaan dan pengobatan. Apabila kondisi medis memerlukan penanganan lebih lanjut, pihak Puskesmas akan memberikan rujukan ke rumah sakit yang ditunjuk.
“Jangan langsung ke rumah sakit jika belum melalui pemeriksaan awal, kecuali kondisi darurat. Dengan rujukan, pelayanan akan lebih terarah dan efektif. Sistem ini dirancang agar kesehatan warga terpantau secara menyeluruh dan berjenjang,” tambahnya.
Komitmen Terbesar Se-Indonesia
Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk melindungi warganya agar tetap sehat, untuk mengcover biaya kesehatan masyarakat Pemkab Bogor telah menggelontorkan anggaran Rp1 triliun, angkanya cukup fantastis, akan tetapi yang dinilai bukan hanya sekedar angka, melainkan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap hak dasar warganya untuk hidup sehat.
Komitmen ini menjadikan Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan alokasi anggaran jaminan kesehatan terbesar di Indonesia saat ini.“Harapan kami dengan jaminan kesehatan yang menyeluruh ini, warga Kabupaten Bogor tidak lagi takut atau ragu untuk berobat saat sakit. Setiap warga berhak sehat, dan pemerintah hadir untuk memastikan hak tersebut terpenuhi tanpa terkecuali,”tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, H Wasto S Hut mengatakan bahwa kegiatan ini sangat bagus dapat memperjelas program pemerintah, terkait BPJS kesehatan untuk masyarakat.
“Pertemuan ini dihadiri pak Camat Dramaga, pak Danramil Ciomas, para kepala desa, para guru, para RTRW dan masyarakat sehingga dapat lebih memperjelas kiprah pemerintah untuk kesehatan masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya karena Kabupaten Bogor sudah UHC, jadi masyarakat yang sudah bergabung menjadi anggota BPJS kesehatan maupun yang belum, hak mendapatkan pelayanan kesehatannya sama saat sakit.
“Jadi kami tegaskan kembali masyarakat kabupaten Bogor yang telah menjadi anggota BPJS kesehatan maupun yang belum tetap mendapatkan hak pelayanan kesehatan baik di Puskesmas maupun rumah sakit, karena pemerintah sudah menjaminnya melalui program UHC,” pungkas H Wasto.***
