Besok Lusa, KPK Panggil Lagi Bupati Pati Sudewo Terkait Kasus Korupsi Jalur KA

KORAN INDONESIA – Bupati Pati Sudewo absen saat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi jalur kereta api pekan lalu atau Jumat (22/8/2025). Kini, KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadapnya pada Rabu, 27 Agustus 2025.

“Yang bersangkutan menyatakan bersedia hadir pada tanggal 27 Agustus 2025,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (25/8/2025).

Sebelumnya, Sudewo tidak datang dengan alasan ada agenda lain.

“Yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan ada kegiatan yang sudah teragendakan,” ujar Budi.

Dugaan Commitment Fee

KPK memanggil Sudewo sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek rel KA. Saat proyek berlangsung, ia masih menjabat anggota Komisi V DPR.

“Ya, benar. Saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya, yaitu Saudara R,” ujar Budi.

“Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami dan tentu nanti kami akan update proses penyidikan terkait dengan Saudara SDW ini seperti apa,” lanjutnya.

Deretan Tersangka

KPK sudah menahan sejumlah pihak dalam kasus ini. Tersangka terbaru ialah ASN Kementerian Perhubungan (Kemenhub) atau Ketua Pokja proyek jalur ganda KA Solo Balapan Kadipiro Risna Sutriyanto.

Sebelum Risna, KPK juga menetapkan banyak tersangka lain dari pihak pemberi maupun penerima.

Pihak Pemberi:

1. Dion Renato Sugiarto (Direktur PT IPA)

2. Muchamad Hikmat (Direktur PT DF)

3. Yoseph Ibrahim (eks Direktur PT KA Manajemen Properti)

4. Parjono (VP PT KA Manajemen Properti)

5. Asta Danika (Direktur PT BKU)

6. Zulfikar Fahmi (Direktur PT PKS)

Pihak Penerima:

1. Harno Trimadi (Direktur Prasarana Perkeretaapian)

2. Bernard Hasibuan (PPK BTP Jabagteng)

3. Putu Sumarjaya (Kepala BTP Jabagteng)

4. Achmad Affandi (PPK BPKA Sulsel)

5. Fadliansyah (PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian)

6. Syntho Pirjani Hutabarat (PPK BTP Jabagbar)

7. Budi Prasetyo (Ketua Pokja Pengadaan)

8. Hardho (Sekretaris Pokja Pengadaan)

9. Edi Purnomo (Anggota Pokja Pengadaan)

KPK memastikan akan terus mengusut dugaan aliran fee dalam proyek ini.

Baca juga: Prabowo Pecat Immanuel Ebenezer dari Jabatan Wamenaker Usai Jadi Tersangka KPK