GARUT, KORAN INDONESIA – Wakil Bupati Garut Putri Karlina mengapresiasi 10 desa yang dianggap paling cepat melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan sebelum jatuh tempo. Putri bahkan memberikan penghargaan kepada kepala desa 10 desa itu.
Hal itu dilakukan Putri saat memimpin Apel Gabungan di Lapangan Sekretariat Daerah, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (22 September 2025).
Putri menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian ini. Dia mengakui tugas mengumpulkan PBB merupakan tantangan besar, terutama bagi kepala desa yang rata-rata warganya memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah.
”Tugas kepala desa tidak hanya bagaimana memikirkan desa bisa berjalan, tapi memikirkan bagaimana masyarakat memiliki uang,” ujar Putri.
Putri menekankan kepala desa harus bisa menagih PBB tanpa menggunakan dana talangan. Hal ini hanya bisa dilakukan melalui komunikasi intensif dan memberikan stimulasi jika masyarakat kesulitan membayar.
Lebih lanjut, Putri menjelaskan pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan sosial, tapi juga berupaya menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih ramah bagi masyarakat.
Dia mendorong agar desa-desa mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program-program lain yang dapat mendorong kegiatan ekonomi. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki penghasilan sendiri dan tidak lagi kesulitan membayar PBB.
Putri juga berpesan agar kepala desa tidak menalangi tagihan PBB dengan uang dari sumber lain. “Uang yang seharusnya membangun ini itu terpakai untuk menutupi utang PBB, itu yang kita tidak mau,” tegas Putri.
Dia berharap para kepala desa memiliki pola pikir yang lebih luas, dan memiliki komitmen dari kepala desa berjuang untuk warganya, sama halnya Pemerintah Kabupaten akan berjuang ke tingkat provinsi dan pusat.***
