KORAN INDONESIA – Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup (LH) akan meninjau langsung penambangan nikel di Kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Saat menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2025 di Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis, 5/6/2025, ia mengatakan Raja Ampat sudah mereka teliti, termasuk pemetaan, dan akan segera mendatangi wilayah tersebut.
Tak segan menegaskan ia akan ambil langkah-langkah hukum terkait dengan kegiatan penambangan nikel di Raja Ampat.
“Atau paling tidak, kami akan segera mengambil langkah-langkah hukum, terkait dengan kegiatan di Raja Ampat, setelah melalui kajian-kajian yang ada di kami,” katanya melansir dari CNN, Kamis, 5/6/2025.
Hanif akan mengupayakan secepatnya melihat secara langsung apa yang dikabarkan masyarakat dan media.
Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu di Sorong menyatakan terdapat dua perusahaan yang mengelola tambang nikel di Raja Ampat, PT GAG Nikel dan PT Kawei Sejahtera Mining.
Diketahui kedua perusahaan tersebut telah memiliki izin berusaha sejak daerah itu masih menjadi satu dengan Papua Barat.
Tak hanya itu, ia juga menyebut ada beberapa perusahaan yang beroperasi di Raja Ampat telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) sebelum Provinsi Papua Barat Daya itu berdiri.
Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam telah ajukan permohonan pemberian dan penghentian izin tambang nikel dari Jakarta.
Oleh karena itu pemerintah daerah kesulitan turun tangan terhadap tambang yang diduga merusak dan mencemari hutan serta ekosistem yang ada.
Di sisi lain, dikatakan oleh organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Papua terdapat empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel yang dikeluarkan di wilayah Papua.
Sebanyak tiga izin tambang nikel di antaranya ada di pulau-pulau kecil di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, yakni Pulau Gag, Pulau Kawe dan Pulau Manuran.
Baca juga: Dakota Johnson Kembali Putus dari Chris Martin, Kali Ini Selamanya?
