BOGOR, KORAN INDONESIA – Musyawarah desa khusus (Musdesus) digelar Pemerintah desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, membahas rencana realisasi anggaran dana desa Pemerintah pusat dan realisasi anggaran bantuan keuangan infrastruktur Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2026.
Forum tersebut dihadiri langsung Camat Dramaga, Atep S Sumaryo, Kades Purwasari Yusuf Mustopa, unsur BPD, RTRW, LPM, Kader Posyandu, Kader PKK, serta unsur masyarakat.
Salah satu yang dibahas dalam forum musdesus tersebut diantaranya penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa 2026. Dan pengelolaan sampah oleh desa yang dibiayai dari APBD Kabupaten Bogor.
“Kami menetapkan 15 KPM BLT DD tahun 2026, di tahun sebelumnya 49 KPM, masing – masing KPM akan mendapatkan bantuan Rp 200 ribu/bulan selama 12 bulan,” Kata Kades Purwasari, Yusuf Mustopa Senin, 06/04/2026.
Pasca pengurangan dana desa lanjut Yusuf, desanya akan menerima dana dari APBN itu sebesar Rp 373.456.000/tahun. Dana sebesar itu akan direalisasikan kepada 7 program sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 dan edaran Bupati Bogor melalui DPMD tahun 2026 tentang penggunaan dana desa antara lain ;
- Operasional desa Rp 11.200.000
- Pencegahan stunting Rp 49.485.000
- Pemeliharaan Jalan Desa di Kp Cihideung Rp 233.510.000
- Langganan DIGIDES Rp 5.000.000
- Program Ketahanan Pangan Rp 15.000.000
- Program BLT DD 15 KPM Rp 36.000.000
- Program Edukasi/Kampanye/Iklim/penangan sampah Rp 23.261.000
“Program ketahanan pangan kita akan tanam jagung untuk mendukung pemerintah melalui Polri, dan untuk pembangunan infrastruktur kita akan merealisasikannya bangun jalan desa di Kp Cihideung, dimana jalan tersebut kondisinya rusak, dan jalan ini merupakan akses jalan penghubung antar desa antar kecamatan,” tegasnya.
Camat Dramaga, Atep S Sumaryo saat menandatangani Berita Acara Musdes Dana Desa 2026 di Purwasari Bogor/Asof/koran Indonesia//
Rencana Realisasi Anggaran Bankeu Infrastruktur desa 2026
Ketika disinggung rencana realisasi anggaran Rp 1,5 Miliar dari Pemerintah Kabupaten Bogor, Yusuf menegaskan Rp 900 juta akan digunakan pada lanjutan pembangunan jalan poros desa. Sementara anggaran Rp 600 juta lainnya akan digunakan untuk program sebagai berikut :
- Pengelolaan Sampah di desa
- Program 1 desa 1 Sarjana
- Program Desa Siaga
- Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga sehat sejahtera (P2WKSS)
- Program Karang Taruna/UMKM/Mitra Bumdes.
- Program Jaminan Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Khusus pengelolaan sampah anggarannya cukup lumayan besar, namun sangat disayangkan dalam realisasinya tidak dapat memperkuat pengelolaan sampah yang sudah dikelola oleh Pemerintah Desa melalui Bumdes Purwasari.
“Ia anggarannya harus dilakukan tersendiri dengan dipandu dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan tidak boleh digunakan untuk memperkuat pengelolaan sampah yang sudah berjalan selama ini,” ujarnya.
Padahal desa Purwasari sudah mengelola sampah dari masyarakat itu dalam sehari sampah yang sudah ditangani itu sekitar 2,3 ton. Dan nilai investasi yang sudah dikucurkan untuk pembelian lahan, pembuatan bangunan tempat penampungan sampah, pembuatan mesin pengolahan sampah, mesin pencacah sampah, gerobak motor dan mobil pengangkut sampah, nilai investasinya tidak sedikit.
“Kami sangat menyayangkan pengelolaan sampah yang sudah kami rintis sejak lama, saat ini butuh suntikan dana untuk menambah kekuatan, agar sampah dari 7 wilayah RW dapat kami maksimalkan, dengan adanya program pengelolaan sampah mulai tahun ini, kami harus memulai dari nol lagi, mengikuti metode pengelolaan sampah yang akan dimotori dari DLH,” ucap Yusup.
Pihaknya berharap, kebijakan yang akan diberlakukan di semua desa dikecualikan untuk desa Purwasari, karena desa ini sudah merintis mengelola sampah sejak dua tahun lalu, memang diakui Yusuf apa yang dilakukan belum maksimal, tetapi paling tidak pihaknya sudah memulai dan nilai investasinya tidak sedikit.
“Besar harapan kami dana pengelolaan sampah yang akan digulirkan di tahun 2026, bisa digunakan untuk memperkuat pengelolaan yang sudah ada, dan kami meyakini tinggal berlari, bukan coba – coba lagi, karena mengelola sampah itu tidak mudah dan tidak murah serta butuh biaya besar,” pungkasnya.***
