KORAN INDONESIA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kisaran 5,2% hingga 5,8% untuk tahun 2026, sebagaimana tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target tahun 2025 yang berada di level 5,2%.
Menurut Sri Mulyani, proyeksi ini akan menjadi pijakan penting menuju pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang diharapkan dapat mencapai 8%, selaras dengan visi Indonesia Maju 2045. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memperkuat daya beli masyarakat, mempercepat transformasi ekonomi, melanjutkan reformasi struktural, mendorong hilirisasi sumber daya alam, serta meningkatkan kualitas iklim investasi dan sumber daya manusia.
Dalam konteks pembiayaan negara, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diprediksi berada di kisaran 6,6% hingga 7,2% pada 2026, naik dari target 7% pada 2025. Estimasi ini mencerminkan ekspektasi pasar terhadap stabilitas ekonomi dan kredibilitas kebijakan fiskal pemerintah.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa minat investor terhadap SBN diperkirakan tetap stabil, yang turut mendukung kestabilan nilai tukar rupiah.
Nilai tukar rupiah pada 2026 diproyeksikan berada dalam rentang Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS, lebih tinggi dari target tahun 2025 yang sebesar Rp16.000.
Inflasi nasional ditargetkan tetap terjaga dalam kisaran 2,5% ±1%, dengan upaya pengendalian harga dari sisi suplai dan permintaan.
Dalam menghadapi ketidakpastian global dan dinamika geopolitik, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan bergerak di kisaran USD 60–80 per barel. Sementara itu, target lifting minyak ditetapkan antara 600–605 ribu barel per hari dan lifting gas antara 953 ribu–1,017 juta barel setara minyak per hari.
Kebijakan fiskal pada tahun 2026 akan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempercepat penurunan kemiskinan.
Pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2026 berada di kisaran 4,44% hingga 4,96%, serta tingkat kemiskinan berada pada rentang 6,5% hingga 7,5%. Target kemiskinan ekstrem tetap diarahkan ke angka 0%.
Selain itu, rasio ketimpangan pendapatan atau gini ratio diproyeksikan antara 0,377–0,380, dan indeks pembangunan modal manusia ditargetkan mencapai angka 0,57.***
Ilustrasi: Freepik
