KORAN INDONESIA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong adanya reformasi dalam aturan dana kampanye.
AHY menilai batas pengeluaran perlu diatur agar persaingan politik lebih adil. Ia menyoroti politik uang yang makin marak dalam pemilu.
“Jabatan publik menjadi investasi, bukan panggilan dan para pemimpin dipilih bukan karena gagasan mereka, tapi karena seberapa dalam kantong mereka. Katanya ada integritas, kapasitas, sama isi tas. Itulah realitas politik kita hari ini,” ujar AHY dalam acara Proklamasi Democracy Forum di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin (21/7/2025).
Menurut AHY, kandidat yang jujur dan berkompeten semakin sulit bersaing di tengah dominasi uang. Ia mengusulkan sistem pelaporan dana kampanye dilakukan secara terbuka dan waktu nyata.
“Kita perlu mereformasi aturan pendanaan kampanye, memperkenalkan pelaporan donasi secara real time dan bisa diakses publik, menetapkan batas pengeluaran, dan memberikan subsidi negara serta akses media kepada partai politik yang bersih, bukan hanya kepada mereka yang paling banyak membelanjakan dana,” ungkapnya.
AHY juga mengkritik politik yang mengandalkan disinformasi dan propaganda pecah belah. Menurutnya, kondisi ini merusak fondasi demokrasi.
“Politik pasca kebenaran (post truth). Politik yang memecah belah karena disinformasi. Yang dilancarkan secara membabi buta. Politik yang rusak karena kebohongan,” katanya.
“Hoaks, teori konspirasi, pembunuhan karakter, semuanya merusak kepercayaan,” tambah AHY.***
Baca juga: Sistem-Sistem Politik yang Pernah Diterapkan di Indonesia
