BOGOR, KORAN INDONESIA – Pengurangan anggaran dari Pemerintah Pusat berimbas pada pengurangan pagu anggaran di Pemerintahan Kecamatan hingga desa di seluruh Indonesia termasuk desa – desa di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.
Pagu anggaran RKPD Tahun 2026 di Kecamatan Dramaga sebesar Rp 16 miliar lebih, namun RKPD pagu anggaran tersebut mengalami pemangkasan hingga hampir 50% atau sebesar Rp 8,9 miliar, hal tersebut diketahui saat Pra Musrenbang RKPD Tahun 2027.
Pengurangan anggaran RKPD 2027 di mata Kepala desa Sukadamai, H Pepen Supendi saat dikonfirmasi disela kegiatan Pra Musrenbang di Kantor Kecamatan Dramaga, Ia menyebut hal yang wajar – wajar saja, ini sebuah dinamika menjalankan roda pemerintahan ada naik turun.
“Pengurangan anggaran bagi kami hal yang wajar, namun ada plus minusnya di tengah masyarakat, karena jumlah desa di seluruh Indonesia itu ada delapan ribu lebih, potensi dan permasalahannya tentu berbeda – beda termasuk di desa Sukadamai, disaat tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur jalan, dengan pengurangan ini tentunya apa yang sudah kami rencanakan dan sudah dilakukan Musdes berubah total,”Katanya Rabu, 21/01/2026.
Dengan adanya pengurangan pagu anggaran pihaknya mengaku akan mereview ulang dan akan melakukan Musdes perubahan.
“Kami akan mereview ulang, dan membuat skala prioritas, sehingga diharapkan pembangunan fisik dan non fisik di desa kami bisa tetap berjalan,”tegasnya.
Penilaian Pemerintah Pusat
Menurut dia apabila pengurangan pagu anggaran Pemerintah pusat menduga ada diantara ribuan kepala desa di seluruh Indonesia mengelola desa itu kurang maksimal, tetapi kan itu tidak semua, mungkin dalam tanda kutip hanya beberapa gelintir saja.
“Pihaknya berharap jika ada beberapa kepala desa yang dalam tanda kutip bermasalah, maka punishment nya jangan disama ratakan,”H Pepen Kembali menegaskan.
Realisasi Pembangunan Infrastruktur
Kemudian dalam kesempatan itu ia mengungkapkan bahwa selama ini pihaknya telah merealisasikan pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari Dana Desa, Bantuan Provinsi, dan Bankeu (Samisade) dari pemerintah Kabupaten Bogor.
“Pembangunan yang kami lakukan betonisasi atau hotmix jalan desa, jalan lingkungan serta pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat desa Sukadamai,” ungkap H Pepen.
Di tengah gencar – gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur, dan perencanaan sudah dibuat berdasarkan usulan masyarakat, untuk pemerataan pembangunan, mulai tahun ini pagu anggaran dipangkas, otomatis usulan masyarakat itu tidak bisa diakomodir seluruhnya.
“Kami berharap demi pemerataan pembangunan pemangkasan pagu anggaran tersebut dapat ditinjau ulang pemerintah pusat,” pungkas H Pepen.***
