BOGOR, KORAN INDONESIA – Distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dapur SPPG-MBG di wilayah kecamatan Dramaga belum merata ke semua sekolah baik di tingkat SD, SMP, SMA, SMK sederajat dikeluhkan warga sekolah.
Program nasional Presiden Prabowo Subianto seyogyanya menyentuh semua warga sekolah diberbagai level tingkatan, namun fakta di lapangan distribusi MBG belum merata ke semua sekolah, masih ada warga sekolah yang belum terima sama sekali MBG sejak bergulirnya program tersebut hingga saat ini.
Warga sekolah terdiri dari Kepala Sekolah, guru, murid dan orang tua murid SDN Carang pulang 1 dan SDN Cangkrang mengeluhkan tidak meratanya distribusi MBG, sehingga ke dua sekolah tersebut hanya baru mengenal namanya saja program MBG, sementara bentuk dan rasa serta nikmatnya menu MBG belum merasakan.
Kepala Sekolah SDN Carang Pulang 1, Badrudin saat ditemui koran Indonesia.net di kantornya mengatakan bahwa sejak digulirkannya program MBG tahun 2025 dan kini sudah menginjak bulan ke dua di 2026, pihak sekolah belum pernah terima sekalipun menu MBG dari dapur SPPG-MBG yang ada di wilayah Dramaga.
“Awalnya yang mengaku dari pihak dapur SPPG-MBG banyak yang datang ke sekolah kami, bahkan ada yang sudah ditandangani MoU kerjasama, namun realisasinya batal,” katanya Selasa, 03/02/2026.
Hal ini menjadi beban psikologis buat kepala sekolah, disaat sosialisasi susah disampaikan kepada murid dan orang tua murid, ternyata MBG batal. Tentu ini jadi beban untuk kepala sekolah disangkanya hanya PHP doang.
“Ini kan program nasional, semua warga sekolah punya hak mendapatkan MBG, oleh karena itu kami mengimbau kepada para pemilik dapur MBG di wilayah Kecamatan Dramaga, untuk memenuhi rasa keadilan, sekolah kami minta diperhatikan dan dikirim ke sekolah kami, kasihan anak – anak didik kami, harus menunggu sampai kapan ?,” tegasnya.
Terpisah kepala sekolah SDN Cangkrang desa Cikarawang, Emi Susiyanti menyampaikan hal serupa dengan Badrudin, warga sekolahnya belum pernah sekalipun mendapat kiriman MBG. Ia mengaku sejak bulan Juli – Agustus 2025 sudah ada penawaran kerjasama dari pihak dapur SPPG-MBG, ada sekitar 7 penawaran.
Nah pada bulan November 2025 ada dari salah satu dapur yang sudah menyodorkan surat perjanjian kerjasama dan sudah ditandatangani di atas materai, dan ketika dikonfirmasi kelanjutannya, pihak dapur menginfokan kerjasama dibatalkan karena pihak yayasannya kabur.
“Dan kami kembali tandatangani MoU bareng dengan SDN Carang Pulang 1, bahkan kami diundang pada saat launching dapur SPPG-MBG nya di Jalan Lingkar Dramaga pada Jumat, 30/01/2026, tetapi apa yang dijanjikannya pada Senin, 02/02/2026 ternyata batal lagi dikirim,” ujarnya.
Menurut dia seharusnya yang skala prioritas itu jangan murid SMA, karena SMA mah kan relatif anak – anaknya sudah dewasa, dan pastinya sudah memiliki uang jajan tersendiri, harusnya yang menjadi skala prioritas itu murid SD yang memang masih masa pertumbuhan dan perlu gizi seimbang dan perlu asupan makanan yang bergizi.
Kemudian pihaknya juga berharap kebijakan wilayahnya jangan terlalu kaku, daripada mengandalkan kiriman dari dapur wilayah ternyata belum menyanggupi, maka ketika ada tawaran MBG dari wilayah lain, menurut hematnya bisa diterima, yang penting program MBG itu sampai kepada yang berhak darimana pun asal dapurnya.
Wali Murid Bersuara
Sementara itu ibu Cici dan Ibu Nani Mariani mewakili orang tua wali murid lainnya di SDN Carang Pulang 1 berharap anak – anaknya segera mendapat jatah MBG dari Pemerintah.
“Masa anak – anak lain di sekolah yang lain di Kecamatan Dramaga sudah menikmati MBG setiap hari, anak – anak kami belum dapat, hanya baru sebatas tahu namanya, lihat foto nya di media sosial, sementara rasa dan nikmatnya MBG mereka belum merasakan, kami minta tolong kepada pemerintah sekolah anak kami segera mendapat jatah MBG,” harap keduanya.
Jawaban pengelola dapur SPPG-MBG
Pemilik dapur SPPG-MBG Abah, Muhamad Syukron Anugrah tidak menampik adanya MoU yang sudah ditandatangani, namun saat itu perjanjian hanya ditandatangani oleh tim dapur, sementara menurut peraturan terbaru dari BGN tanda tangan MoU itu harus dilakukan langsung kepala dapur, sehingga perjanjian itu dengan sendirinya menjadi tidak sah.
Lalu kata Syukron sesuai informasi yang ia dapat dari Korwil atau Korcam dapur di wilayah Dramaga, di desa Cikarawang itu ada satu dapur yang akan segera beroperasi, dimana dapur tersebut akan melayani distribusi MBG ke sekolah terdekat di wilayah itu.
Kemudian pada saat launching pihaknya mengaku sudah memiliki kuota dari BGN totalnya itu 2.900, namun pada tahap awal pihaknya hanya diberikan 1.500 kuota. Tadinya direncanakan untuk distribusi ke sekolah Bina Ikhwani dan SMPN 1 dan 2 Dramaga, dengan asumsi kuota sebanyak itu dipecah 3, namun hal itu ternyata tidak bisa dilakukan karena terkait dengan laporan pertanggung jawaban.
“Akhirnya kami memutuskan kuota 1.500 itu dialokasikan distribusinya itu ke SMAN 1 Dramaga,” tandasnya.***
