Musyawarah Desa Khusus Digelar Pemerintah Desa Sukawening Bogor, Bahas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2026

Bagikan

BOGOR, KORAN INDONESIA – Pemerintah desa Sukawening Bogor, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor menggelar Musyawarah desa khusus (Musdesus) dalam rangka verifikasi, validasi, finalisasi dan penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2026.

Acara tersebut berlangsung di Aula kantor desa Sukawening pada Senin, 30 Maret 2026 dihadiri langsung Camat Dramaga, Atep S Sumaryo, Kasi Ekbang, Kades Sukawening, Jarkasih, Ketua BPD, RTRW, LPM, para kader, dan tokoh masyarakat.

Dalam forum tersebut ditandangani pula nota kesepakatan atau Berita Acara (BA) oleh Kepala desa, Ketua BPD, dan ditandatangani oleh para saksi yakni perwakilan ketua RT dan Camat Dramaga.

Kepala desa Sukawening, Jarkasih dalam keterangannya mengatakan bahwa hari ini pihaknya melaksanakan musyawarah desa khusus membahas verifikasi, validasi, finalisasi dan penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2026.

“Kita melaksanakan Musdesus ini merupakan sebuah persyaratan untuk pencairan dana desa tahap pertama BLT Dana Desa,” katanya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) desa Sukawening sebanyak 52 KPM, namun pasca pengurangan dana desa dari Pemerintah pusat sebesar 80% atau dana desa yang akan diterima sebanyak Rp 373 juta, KPM BLT DD mengalami pengurangan pula.

“Sebelumnya kami menyalurkan BLT DD sebanyak 52 KPM, untuk tahun ini kita hanya menyalurkan 12 KPM masing – masing Rp 200 ribu/KPM selama 1 tahun yang akan dibagikan setiap tiga bulan,” tegas Jarkasih.

Dalam Musdesus tersebut selain dibahas KPM BLT DD juga dibahas terkait dengan program ketahanan pangan, stunting, desa digital dan lain – lain termasuk program pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari dana desa.

“Program ketahanan pangan sebesar 20% kita akan memperkuat program ketahanan pangan pada tahun sebelumnya, yakni budidaya ayam petelur, kita akan perkuat itu. Kemudian terkait pembangunan infrastruktur karena anggaran sangat terbatas, kita akan bangun yang skala prioritas, disesuaikan dengan kemampuan keuangan dari dana desa tahun ini,” pungkas Jarkasih.***

Scroll to Top