BOGOR, KORAN INDONESIA – Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) desa 2027 dan Rencana daftar usulan RKP desa 2028 mulai di bahas pada Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah desa Purwasari, bertempat di aula kantor desa pada Senin, 21/09/2026.
Musrenbang tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala desa Purwasari, M Yusuf Mustopa dan dihadiri Camat Dramaga, Atep S Sumaryo didampingi Kasipem, Kasi PM, Ketua BPD, Kasi Kesra desa, Kasi Pemerintahan dan seluruh jajaran staf desa Purwasari, Para Kadus, RTRW, dan Ketua TP-PKK desa serta para kader serta unsur Pendidikan & Kesehatan.
Yusuf Mustopa, Kepala desa Purwasari mengatakan kepada Koran Indonesia bahwa Musrenbang yang digelar hari ini dihadiri semua unsur yang terkait membahas terkait RKPDes 2027 dan Rencana daftar usulan RKP desa 2028.
“Dalam Musrenbang tersebut, Kami membahas rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) 2027 dan usulan tahun 2028 yang akan dibiayai dari sumber anggaran Dana Desa (DD), Bantuan Keuangan (Bankeu), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD), Pendapatan Asli Desa (PAD) dan yang bersumber dari PBP,”ujarnya.
Selanjutnya Yusuf juga mengungkapkan bahwa dalam Musrenbang itu pihaknya membahas daftar usulan RKP desa baik itu rencana pembangunan infrastruktur (fisik) maupun non fisik.
“Rencana pembangunan yang kami bahas hari ini bersumber dari anggaran APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Bogor,” katanya.
Salah satu yang dibahas terkait pembangunan saluran irigasi yang cakupannya luas, itu tidak bisa di cover oleh APBDes dan APBD Kabupaten Bogor, dan ini harus dibantu dari APBN Pemerintah Pusat.
Rencana Pembangunan Infrastruktur
Kemudian Ia juga mengungkapkan selain pembangunan saluran irigasi dibahas juga rencana pembangunan infrastruktur di sektor pendidikan, yakni di SDN Purwasari 1 & 2, SMP Nurul Iman, SMA dan SMK Darussalam dan MI Al – Manaf.
“Mereka mengusulkan pembangunan dalam Musrenbang itu untuk membangun LKB, pagar, MCK dan pengadaan meubeler,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga membahas rencana terkait pelayanan kesehatan masyarakat, hal itu juga dibahas dalam Musrenbang RKPDES 2027 dan 2028.
“Kemudian kami juga membahas rencana peningkatan kapasitas kader PKK dan BPD, dimana PKK dan Karang Taruna rencana akan membuat balai latihan kerja. Dan harapan kami kepada masyarakat tetap Istiqomah, di tengah efisiensi seperti saat ini yang namanya mengajukan jangan pernah bosan, sama seperti hal nya berdoa tidak serta merta langsung dikabulkan, begitu juga dengan usulan pembangunan semoga dapat di setujui dan kita bisa mewujudkannya,” pungkasnya.***
