NEW YORK, KORANINDONESIA.NET – Pemerintah Amerika Serikat (AS) memveto Resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terkait gencatan senjata di Gaza, Palestina, Rabu (4 Juni 2025). AS menjadi satu-satunya negara yang menolak resolusi itu.
Duta Besar (Dubes) AS di PBB, Dorothy Shea, mengatakan pemerintah AS menginginkan perdamaian di Gaza. Tapi, dia berharap gencatan senjata itu bersifat permanen. Dia mengingatkan DK PBB mendesak Hamas agar segera membebaskan tahanan dan menghentikan kekerasan.
“Kami dengan jelas menyatakan tidak akan mendukung tindakan yang gagal membawa Hamas sebagai penanggung jawab dalam kekacauan ini. Apalagi jika Anda semua tidak mendesak Hamas untuk segera menghentikan serangan militer,” ujar Shea, mengutip timesofisrael.com.
Shea melanjutkan, pihaknya tidak menginginkan warga Gaza kelaparan dan kehausan. Namun, bantuan pangan yang disalurkan PBB menuju Gaza dituduh sering diambil Hamas untuk melakukan perlawanan. Karena itu, dia berharap permasalahan ini dapat diidentifikasi secara adil.
Di luar AS, sekitar 13 dari 15 anggota DK PBB sepakat dan mendukung resolusi gencatan senjata di Gaza. Sebab, situasi di Gaza sudah sangat memprihatinkan dan darurat. Saat ini, selain harus menghindari pertempuran, jutaan warga Gaza juga harus menahan rasa haus dan lapar.
Dubes Inggris di PBB, Barbara Woodward, memutuskan untuk tidak mendukung dan tidak pula menolak resolusi tersebut. Dia mengkritik Israel dan Hamas secara setaraf. Menurut Barbara, Pemerintah Israel seharusnya tidak melakukan ekspansi operasi militer pada Maret lalu.
“Aksi ini jelas membuat situasi kembali tegang, kontraproduktif, dan sama sekali tidak benar,” kata Barbara. “Kita juga tidak boleh melupakan Hamas karena mereka masih memiliki kapasitas militer. Demi terciptanya perdamaian, kedua belah pihak harus dapat menahan diri,” tambahnya.
Pemerintah Israel berterima kasih kepada AS karena sudah memveto resolusi itu. Dubes Israel di PBB, Danny Danon, mengatakan resolusi itu hanya akan menciptakan teror baru karena Hamas akan kembali bergerak bebas. Dia berharap DK PBB akan mempertimbangkan hal ini.
Sementara itu, Hamas, begitupun dengan Yordania dan Turki, menyayangkan veto yang dikeluarkan AS. Sebab, sejak konflik itu meletus pada awal Oktober 2024, jumlah korban dari pihak Palestina telah mencapai lebih dari 50.000 jiwa dengan ribuan lainnya luka-luka.***
