BOGOR, KORAN INDONESIA – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Drh. H. Achmad Ru’yat, M.Si. melaksanakan reses tahun sidang ke empat 2025 – 2026 di Cafe Bento Jl Lingkar Dramaga (JLD) pada Senin, 27/04/2026.
Diketahui, Anggota DPR RI dari PKS tersebut dari Komisi IX membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Ia mewakili daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat melaksanakan reses bersama Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) wilayah Kecamatan Dramaga.
Hadir dalam reses tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor sekaligus Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor, H Wasto S Hut, M.Pd, Camat Dramaga yang diwakili Kanit Pol PP, M Dodoy Hudaya dan seluruh petugas IPSM dari 10 desa se-Kecamatan Dramaga.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada komunitas Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat yang telah membantu masyarakat yang sakit, persoalan krusial, memantu proses perawatan ke rumah sakit dan menyelamatkan jiwa manusia, kami dari mitra kerja BPJS Kesehatan, Ketenaga kerjaan semoga bisa berkolaborasi dalam membantu masyarakat baik yang sakit maupun kecelakaan kerja agar supaya bisa dilayani dengan sebaik – baiknya,” ungkapnya.
Menurutnya dalam reses ini, pihaknya menampung seluruh aspirasi dari para petugas IPSM, tadi sempat mengemuka keluhan dari petugas bahwa warga yang sakit saat di bawa ke rumah sakit tidak ditangani dengan cepat oleh pihak rumah sakit.
“Kami tentunya akan merespon cepat, berkoordinasi dengan beberapa rumah sakit, agar antrian bisa dipercepat, sehingga pelayanan kepada pasien juga bisa cepat dilayani, terutama pasien yang sakit khusus bisa cepat ditangani,” tegasnya.
Kemudian tadi ada juga yang mengeluhkan kursi roda untuk membantu warga yang sakit tidak bisa berjalan, itu pun sudah menjadi catatan, insya Allah di 2027 kebutuhan kursi roda akan direalisasikan.
Pemekaran Bogor Barat
Ketika disinggung rencana pemekaran Bogor Barat, Achmad Ru’yat mengatakan bahwa dalam konteks kebijakan politik pihaknya ketika masih di DPRD Jawa Barat mengaku telah menandatangani usulan kepada pemerintah pusat agar Bogor Barat segera dimekarkan.
Tujuannya tentu agar percepatan pembangunan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan pembangunan. Karena Kabupaten Bogor jumlah penduduknya 6 juta lebih, terbanyak di seluruh Indonesia bahkan mungkin se-dunia.
“Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, kami mendorong kepada pemerintah pusat agar pemekaran Bogor Barat bisa segera dilaksanakan, karena kami melihat ininsudah layak untuk dimekarkan,” Imbuhnya.
Pihaknya mengaku sudah bertemu langsung dengan Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian sudah membicarakannya terkait beban berat yang diemban Kabupaten Bogor, dan Bogor Barat sudah layak untuk dimekarkan.
“Kami mendorong Presiden Prabowo Subianto melalu kementerian dalam negeri untuk segera dilakukan pemekaran, khususnya Kabupaten Bogor, penduduk di Kabupaten dan provinsi lain paling banyak 2000 hingga 3.000 penduduk, sementara Kabupaten Bogor 6 juta lebih penduduknya, bebannya sudah sangat berat, jadi kami meminta Bogor Barat untuk segera dimekarkan,” pungkas Achmad Ru’yat.***
