KORAN INDONESIA – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) berencana untuk menyelamatkan restoran dan hotel yang nyaris bangkrut dengan mengubahnya menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi sorotan banyak pihak termasuk kalangan akademisi IPB University.
Di tengah perekonomian yang tidak baik -baik saja, angka kunjungan wisatawan ke hotel dan restoran trend-nya terus menurun, mengakibatkan pengusaha hotel dan restoran terancam kebangkrutan. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut Badan Gizi Nasional akan memberdayakan hotel dan restoran menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai sangat tepat.
Pakar Agribisnis IPB University, Dr Andriyono Kilat Adhi, dalam keterangan tertulisnya diterima koranindonesia.net Rabu, 18 Juni 2025 mengatakan bahwa secara ekonomi, tidak menjadi masalah jika hotel dan restoran yang sudah tidak beroperasi dialihfungsikan menjadi SPPG untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah.
Menurut Dr Andriyono, faktanya banyak hotel saat ini yang tutup akibat kebijakan efisiensi pemerintah dan kurangnya kunjungan wisatawan. Hal ini, kata dia, justru bisa menjadi peluang untuk mengoptimalkan fasilitas yang ada, seperti dapur hotel dan restoran, guna menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak di sekitar lokasi tersebut.
“Dapur hotel sudah ada dan umumnya memenuhi standar higienis. Ini bisa dimanfaatkan untuk program MBG tanpa perlu investasi besar dengan membuat dapur baru,” ujarnya.
Ia menilai bahwa keterlibatan hotel dalam program MBG tidak hanya memberikan pemasukan baru bagi pengelola hotel, tetapi juga membuka peluang kerja bagi karyawan yang sebelumnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Hotel bisa merekrut kembali tenaga kerja yang sempat dirumahkan, dan memperkerjakannya kembali,” tambahnya.
Selanjutnya, Badan Gizi Nasional RI sebagai lembaga pemerintah pasti akan mengatur teknis pelaksanaan dan durasi pemanfaatan hotel sebagai SPPG. Meski difungsikan sementara sebagai dapur program MBG, hotel tetap dapat beroperasi normal kembali saat musim liburan atau ketika kunjungan wisata meningkat.
Dr Andriyono juga mengkritik Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang menurutnya terlalu bergantung pada proyek pemerintah. Ia menekankan bahwa hotel seharusnya menjadi bagian dari sektor pariwisata yang mandiri dan menarik wisatawan.
“Permasalahan di Indonesia saat ini adalah hotel tidak lagi menjadi daya tarik wisatawan. Banyak yang tutup. Maka perlu ada solusi kreatif seperti ini agar aset yang ada tetap produktif,”tandasnya.***
