BOGOR, KORAN INDONESIA – Musyawarah desa (Musdes) digelar Pemerintah desa (Pemdes) Neglasari Bogor dalam rangka laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semester I Tahun anggaran 2026. Giat tersebut berlangsung Sabtu, 27/06/2026.
Acara Musdes tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala desa Neglasari, Yayan Mulyana, dihadiri Wildan Sujali staf Kecamatan Dramaga, sekdes Neglasari, Kosasih Irvan Ketua BPD desa Neglasari, para ketua RTRW, para Kadus, para Kader dan perwakilan masyarakat.
Dalam Musdes tersebut dipaparkan oleh kades Neglasari terkait realisasi anggaran yang bersumber dari dana desa, BHPRD dan ADD semester I tahun 2026 antara lain ;
- Operasional Pemerintah desa
- Operasional / Honorarium Kader Posyandu
- Biaya Stunting & Pemberian Makan Tambahan (PMT)
- Biaya Honorarium KPM
- Ketahanan Pangan
- Bantuan Langsung Tunai (BLT)
“Musdes laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semester I Tahun anggaran 2026, merupakan persyaratan untuk pencairan Dana Desa, BHPRD, dan ADD tahap II 2026,” Ungkap Yayan Mulyana.
Dari enam laporan realisasi anggaran bersifat pengeluaran yang sudah rutin ada empat mata anggaran, sementara dua diantaranya terkait stunting dan PMT serta program ketahanan pangan, merupakan program yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.
“Kami tetap menganggarkan untuk stunting, meskipun angka stanting di desa kami sudah nol, namun untuk pemberian maka tambahan (PMT) terus dilakukan, tujuannya tentu agar angka stunting menjadi hilang, anak – anak di desa kami terpenuhi kebutuhan gizinya,” tegas Yayan.
Lalu lanjut Yayan, program ketahanan yang juga sudah ditetapkan pemerintah pusat untuk dilaksanakan, pihaknya pada anggaran tahap I 2026 telah merealisasikannya pada sektor pertanian, dengan menanam terong ungu di kawasan hutan kota.
“Program Ketahanan pangan kami realisasikan pada sektor pertanian menanam terong ungu dan pada sektor perikanan, budidaya ikan nila dan gurame,” jelasnya.
Anggaran yang sudah Cair dan Belum Cair
Kemudian Ia mengungkapkan bahwa anggaran tahap I yang sudah cair dan telah direalisasikan yakni anggaran Dana Desa (DD), Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Sementara anggaran yang belum cair yaitu Anggaran Bantuan Provinsi (Banprov) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Musdes tahap I ini sebagai syarat untuk pencairan tahap II, seiring dengan itu kami juga berharap baik Banprov maupun Bankeu dari Pemkab Bogor segera cair, agar pembangunan infrastruktur desa bisa segera dilaksanakan,” pungkasnya.***
