BOGOR, KORAN INDONESIA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR – RI) dari Komisi IX / Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H Achmad Ru’yat bertemu masyarakat dari tiga desa di Kecamatan Dramaga di Cafe Bento, Jalan Lingkar Dramaga, dalam rangka Saresehan Kebangsaan pada Sabtu, 14/11/2026.
Kehadiran anggota DPR RI dari Komisi IX yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan di Cafe Bento tersebut didampingi Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, H Wasto S Hut MPd, unsur muspika yang dipimpin Camat Dramaga, Atep S Sumaryo, Danton dan para anggota Linmas, Ketua dan anggota Karang Taruna Kecamatan Dramaga, unsur guru dan IPSM serta SatPol PP Kecamatan Dramaga.
“Kami menggelar Saresehan Kebangsaan ini dengan tujuan menyemangati kembali semangat para Pahlawan yang telah berjuang, sehingga lahirlah kemerdekaan Indonesia yang direbut dari tangan Penjajah, dan ini harus di isi. Untuk memastikan seluruh peserta yang hadir merasa bangga, bersyukur lahir dan dibesarkan di Indonesia,” katanya.
Menurutnya Indonesia lebih dari 17 ribu pulau, lebih dari 700 bahasa, lebih dari 700 suku, dan kata kuncinya apapun perubahan di amandemen MPR bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu tidak bisa dirubah.

“Dengan kata lain melalui saresehan kebangsaan ini kami harapkan bisa menumbuhkan rasa nasionalisme kepada seluruh peserta yang hadir, dan bisa mengisi Kemerdekaan Indonesia,” ucapnya.
Melalui kegiatan ini pihaknya juga berharap bisa terjalin silaturahmi yang lebih erat lagi, semua stakeholder yang ada di wilayah Kecamatan Dramaga ke depan bisa bersinergi menuju kemajuan Indonesia yang lebih baik.
Pemekaran Wilayah Bogor Barat
Disinggung terkait pemekaran wilayah Bogor Barat, Achmad Ru’yat mengatakan bahwa permohonan pemekaran itu perjalanan sangat panjang, Ia mengaku semenjak masih di DPRD Provinsi Jawa Barat kebetulan waktu itu sebagai pimpinan, melaksanakan rapat pari purna dan dihadiri Bupati Bogor saat itu Ibu Ade Yasin dalam pembahasan pemekaran wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur.
“Dan saya juga sudah bertemu langsung di Badan Legislasi dengan pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pak Tito Karnavian, saya sudah menyampaikan kepadanya langsung bahwa penduduk Kabupaten Bogor 6,2 juta jiwa, APBD sudah di atas Rp 10 Triliun, melihat hal ini pemekaran wilayah Bogor Barat sudah sangat mendesak,” ujarnya.
Tujuan Pemekaran Wilayah Bogor Barat
Pemekaran wilayah Bogor Barat bukan tanpa alasan, tentu tujuannya pertama untuk mendekatkan pelayanan publik, ke dua untuk percepatan pembangunan dan ke tiga pemerataan pembangunan.

“Jika Bogor Barat cepat dimekarkan pelayanan publik bisa lebih cepat, percepatan dan pemerataan pembangunan akan lebih cepat pula dan manfaatnya akan dirasakan masyarakat Bogor Barat,” Imbuhnya.
Pemekaran Bogor Barat lanjut Achmad Ru’yat menjadi Isyu nasional, dan kebijakannya nasional ini perlu kesepakatan antara Presiden dan DPR, dan Ia mengaku sudah menyampaikan ke pak Tito bahwa Bogor kan kediaman bapak Presiden Prabowo Subianto, alangkah senangnya kalau Bogor bisa dimekarkan.
“Pemekaran Bogor Barat ini perlu dukungan politik dari semua kekuatan termasuk partai – partai,” tegas Achmad Ru’yat.
Ya, memang ini perlu pembahasan di komisi II DPR-RI, dan Ia menegaskan ketika di Badan Legislasi sempat mengusulkan pemekaran Bogor Barat ini untuk menjadi skala prioritas.
Moratorium Dibuka Parsial
“Kami menegaskan kembali pemekaran Bogor Barat sudah sangat mendesak, oleh karenanya kami memohon agar moratorium dibuka pada wilayah yang statusnya sudah mendesak, tidak satu paket dengan wilayah yang lain. Kami atas nama masyarakat Bogor Barat memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia agar moratorium dibuka secara parsial, khususnya untuk wilayah Bogor Barat,” pungkas H Achmad Ru’yat.***



