KORAN INDONESIA – Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap bahwa total perputaran dana dari aktivitas belanja narkoba ilegal di Indonesia diperkirakan menyentuh angka Rp524 triliun setiap tahunnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Utama BNN, Irjen Pol. Tantan Sulistyana, menyatakan bahwa dalam Rencana Strategis 2025–2029, BNN akan memperkuat kapasitas personel dan infrastruktur guna meningkatkan efektivitas dalam memerangi peredaran narkotika di Tanah Air.
Dalam rapat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada Jumat (9/5) di Jakarta, Tantan menjelaskan bahwa tantangan penyalahgunaan narkoba semakin serius dan rumit, baik dari sisi peningkatan jumlah pengguna maupun pola peredaran yang kian canggih.
Ia menekankan bahwa sasaran utama dari strategi jangka menengah BNN bertajuk “Bersih Narkoba untuk SDM Unggul Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” adalah menciptakan generasi unggul yang terbebas dari bahaya narkoba, yang merupakan fondasi penting menuju Indonesia Emas.
Selain itu, Tantan juga menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan BNN mencakup peningkatan kerja sama lintas sektor, memperkuat sistem intelijen, memperketat pengawasan di wilayah rawan seperti perbatasan dan pesisir, serta memperluas koordinasi dengan negara-negara tetangga. Hal ini dilakukan untuk mendukung program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).
Namun, Tantan juga mengakui adanya sejumlah hambatan dalam pelaksanaan tugas BNN, seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas penunjang, serta alokasi anggaran yang belum optimal.
Dalam kesempatan yang sama, Penasihat Menteri PPN, Noor Marzuki, menyoroti besarnya nilai transaksi narkotika ilegal tersebut. Ia membandingkan angka tersebut dengan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hanya sebesar Rp71 triliun pada tahun 2025—program yang ditujukan untuk memperbaiki asupan gizi anak-anak dan menekan angka stunting.
Noor menyampaikan keprihatinannya, bahwa di saat negara mengalokasikan puluhan triliun untuk masa depan generasi muda, peredaran narkoba justru menyedot dana lebih besar dan mengancam keberlangsungan generasi tersebut.
Sejalan dengan itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa permasalahan narkoba harus ditangani secara komprehensif. Ia menyatakan komitmennya untuk mendukung BNN dalam memenuhi berbagai kebutuhan strategis, mulai dari dukungan anggaran, penguatan kelembagaan, hingga peningkatan infrastruktur.
Sementara itu, Kepala BNN Komjen Pol. Marthinus Hukom menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah dan menegaskan bahwa BNN akan terus berupaya maksimal dalam mendukung agenda nasional, khususnya dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari narkoba.***
Ilustrasi: MART PRODUCTION/ Pexels
