KORAN INDONESIA – Pesta rakyat yang digelar di Garut berkaitan dengan pesta pernikahan anak Dedi Mulyadi dengan Wakil Bupati Garut, Putri Kalina sekaligus anak dari Kapolda Metro Jaya yang berakhir dengan insiden 3 meninggal 14 lainnya pingsan dilarikan ke rumah sakit mengundang keprihatinan banyak pihak, termasuk dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Barat.
Seluruh anggota dewan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya 1 anggota polisi, 2 warga sipil serta 14 warga pingsan pada acara pesta rakyat usai pernikahan anak Gubernur Jawa Barat dan Wakil Bupati Garut, Putri Kalina sekaligus sebagai anak Kapolda Metro Jaya pada Jumat, 18 Juli 2025 di Garut.
Fraksi PKS menegaskan bahwa hilangnya nyawa satu anggota polisi dan dua warga sipil bukanlah risiko biasa, tetapi sebuah tragedi yang mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Nyawa rakyat adalah amanah illahi yang sangat mulia dan tidak boleh dikorbankan karena kelalaian tata kelola maupun pembiaran,” ucap Fraksi PKS serempak di Kantor Fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat, Sabtu 19 Juli 2025.
Dalam pernyataannya sebagaimana dikutip koranindonesia.net dari beragam sumber, Fraksi PKS menuntut agar semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, melakukan klarifikasi terbuka serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan dan manajemen kerumunan di acara publik.
Fraksi PKS pun menyesalkan terjadinya tragedi dalam momentum yang seharusnya membawa kebahagiaan. Mereka menekankan bahwa kegiatan pejabat publik yang bersentuhan dengan ruang publik harus dirancang dengan kehati-hatian dan standar keselamatan yang tinggi.
“Rasa bahagia satu pihak tidak boleh mengorbankan rasa aman dan hak hidup pihak lain. Ini adalah momentum refleksi kolektif bagi para pejabat untuk lebih sensitif secara sosial dan mengedepankan etika kepemimpinan,” papar Fraksi PKS serempak.
Fraksi PKS pun mengapresiasi langkah cepat Polri, khususnya Polda Jawa Barat, dalam menindaklanjuti insiden ini. Penegakan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan dinilai sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Fraksi PKS mendorong dibentuknya forum evaluasi lintas sektor antara pemerintah, DPRD, aparat keamanan, dan masyarakat sipil guna menyusun panduan penyelenggaraan acara publik yang aman, tertib, dan menjunjung tinggi keselamatan warga.***
