BOGOR, KORAN INDONESIA – Pemerintah Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor menggelar rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka membahas evaluasi pelaksanaan program kerja dan membahas isu yang berkembang di tengah masyarakat. Rakor digelar di cafe Bento Jalan Lingkar Dramaga (JLD) pada Rabu, 02/09/2026.
Rakor tersebut dipimpin langsung Camat Dramaga, Atep S Sumaryo dihadiri Kapolsek Dramaga, Danramil Ciomas yang diwakili Danposmil Dramaga, petugas BPS Kabupaten Bogor wilayah kerja Kecamatan Dramaga, Ketua MUI Dramaga, Kepala KUA kecamatan Dramaga, Sekcam dan Kasipem, kasi PM, Kasi Penkes Dramaga, para UPT, Para Kepala desa, para kepala SPPG-MBG dan sejumlah undangan lainnya.
Usai Rakor Atep S Sumaryo mengatakan kepada Koran Indonesia bahwa pada rakor tersebut membahas semua permasalahan yang ada di wilayah Dramaga, termasuk masalah sensus ekonomi dan desil itu menjadi pokok dalam pembahasan rakor.
“Disepakati terkait Masalah sensus ekonomi, kami melalui para petugas statistik akan melakukan penyisiran, karena berdasarkan data sementara di wilayah Dramaga dalam 10 tahun terakhir terdapat penurunan jumlah usaha,” katanya.
Sesuai anjuran Bupati Bogor, harus dilakukan penyisiran terkait jumlah usaha di wilayah Dramaga mengalami penurunan, dicari tahu penyebab dan akar permasalahannya.
“Kami akan melakukan penyisiran selama 10 hari, untuk menyelamatkan 10 tahun ke depan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut dari rakor ini, khususnya terkait pembahasan penurunan usaha itu, Ia akan memanggil seluruh petugas sensus ekonomi dari 10 desa se-Kecamatan Dramaga untuk membahas terkait penurunan usaha tersebut bersama narahubung di aula kantor Kecamatan Dramaga pada hari ini juga.
“Kami berharap dari pembahasan bersama narahubung dapat terungkap kekurangan – kekurangan itu dapat terpenuhi dalam Minggu ini,” Atep kembali menegaskan.
Perubahan Desil Kependudukan
Disinggung terkait desil yang tengah menjadi sorotan publik, Atep mengaku sudah berkoordinasi dengan koordinator PKH, tenaga sukarela pihaknya melakukan pendataan kembali, melalui Perlinsos dan digitalisasi Bansos ini bisa mendapatkan data yang akurat.
“Kita berharap terkait desil ini bisa secepat mungkin data itu akurat, dan kepada masyarakat yang berada di desil tinggi tapi mendapatkan bantuan sosial segera melakukan graduasi mandiri,” Imbuhnya.
Kemudian Ia juga menyoroti terkait sensus ekonomi yang dinilai belum memperoleh hasil maksimal, menurutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi hingga sejauh ini sesus ekonomi belum memperoleh data secara maksimal.
Salah satunya memperhatikan isu di media sosial (Medsos) ada pihak yang diduga mempengaruhi masyarakat lainnya untuk tidak mengikuti sensus ekonomi, salah satu contohnya para pelaku UKM tidak jujur dalam menjawab pertanyaan – pertanyaan petugas sensus.
Dalam kesempatan itu pihaknya mengimbau kepada para petugas sensus agar tetap melaksanakan instruksi Bupati Bogor untuk melakukan penyisiran di sepuluh hari ke depan dan kepada masyarakat agar memberikan data yang jujur, sehingga nantinya pertumbuhan perekonomiannya bisa bertambah.
“Data yang disampaikan oleh masyarakat murni untuk kepentingan pembangunan, tidak seperti apa yang ditakutkan dan dikhawatirkan oleh masyarakat,” pungkasnya.***
